Realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp520,7 miliar, atau 91,7 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp567,9 miliar. Meski secara umum capaian tersebut tergolong tinggi, sejumlah sektor pajak masih mencatatkan penurunan sehingga menjadi perhatian serius dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon bersama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Cirebon.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Cakra Suseno, mengungkapkan bahwa meskipun total akumulasi pendapatan cukup memuaskan, beberapa jenis pajak sektoral masih belum mampu memenuhi target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.
Beberapa di antaranya yakni Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang hanya terealisasi sekitar Rp5 miliar dari target yang dipatok sebesar Rp12 miliar. Selain itu, pos penerimaan dari Pajak Sarang Burung Walet serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor hiburan juga turut mengalami tren penurunan.
Baca Juga:Reses, Prof Rokhmin Dahuri Serap Aspirasi Warga Kota Cirebon – VideoAntrean Kendaraan Di SPBU Mengular – Video
Menurut Cakra, kondisi fluktuatif tersebut perlu dievaluasi secara mendalam karena setiap jenis pajak memiliki karakteristik potensi dan kendala lapangan yang berbeda-beda. Khusus untuk Pajak MBLB, pengelolaannya sejauh ini masih mengacu pada sistem self-assessment (pelaporan mandiri), sehingga dibutuhkan sistem pengawasan yang jauh lebih optimal untuk memastikan kesesuaian data lapangan dengan pelaporan wajib pajak.
Oleh karena itu, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon mendorong Bappenda untuk terus memperkuat fungsi pengawasan, memutakhirkan basis data wajib pajak, serta jeli menggali potensi pendapatan daerah yang belum tergarap guna mengoptimalkan penerimaan pajak pada tahun-tahun mendatang.