Pemerintah Kecamatan Plered menggelar audiensi bersama warga dan perangkat Desa Wotgali, Jumat siang, menyusul dugaan pungutan liar dalam penyaluran bantuan pangan pemerintah pusat. Hasil klarifikasi menyebutkan adanya kekeliruan saat proses pengambilan bantuan, namun pemerintah menegaskan seluruh bantuan harus diterima tanpa pungutan.Pemerintah Kecamatan Plered menggelar audiensi bersama warga dan perangkat Desa Wotgali, Jumat siang, menyusul adanya dugaan pungutan liar dalam penyaluran bantuan pangan pemerintah pusat. Dalam audiensi digelar di Kantor Kecamatan Plered, dilakukan pemanggilan terhadap perangkat desa dan Pusat Kesejahteraan Sosial atau Puskesos untuk mengklarifikasi kejadian tersebut.Camat Plered Ike Sri Agustina menyatakan, hasil pertemuan menunjukkan terjadi miskomunikasi dan kekeliruan dalam proses pengambilan bantuan, bukan pada penyaluran bantuan itu sendiri. Meski begitu, adanya unsur permintaan kepada penerima bantuan menjadi bahan evaluasi pemerintah kecamatan.Ike menegaskan, bantuan pangan pemerintah tidak boleh disertai pungutan dalam bentuk apa pun. Hasil audiensi dan klarifikasi tersebut juga telah dilaporkan kepada Dinas Sosial untuk menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja Puskesos dan perangkat desa.Dalam audiensi terungkap, ada RT yang menerima pemberian sukarela dari warga dan ada pula yang tidak menerima apa pun. Pemerintah kecamatan menegaskan apresiasi sukarela tidak boleh berubah menjadi permintaan yang membebani masyarakat.Pemerintah kecamatan berharap kasus ini menjadi evaluasi agar penyaluran bantuan sosial berikutnya berjalan lebih transparan dan tidak menimbulkan keresahan di tingkat masyarakat.