DPRD Kabupaten Cirebon menggelar audiensi bersama LSM GRIB Jaya dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait. Audiensi ini membahas tiga persoalan yang menjadi perhatian, mulai dari dugaan perizinan perusahaan dan penegakan Perda, proses seleksi Direktur Utama Perumda Tirta Giri Nata, hingga penerapan sistem merit dalam rotasi dan mutasi jabatan.
Audiensi yang digelar DPRD Kabupaten Cirebon bersama LSM GRIB Jaya menghadirkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya DPUTR, DPMPTSP, BKPSDM, Satpol PP, serta instansi terkait lainnya.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, mengatakan salah satu persoalan yang dibahas berkaitan dengan dugaan adanya perusahaan yang telah beroperasi namun belum memenuhi ketentuan perizinan. DPRD pun meminta perangkat daerah terkait menyiapkan data secara lengkap untuk memastikan kondisi dan status perizinan perusahaan yang dipersoalkan.
Baca Juga:Santri Dan Da’i Cilik Meriahkan Peringatan Maulid Nabi – VideoTPT Kabupaten Cirebon 2025 Capai 6,42 Persen – Video
Selain persoalan perizinan, DPRD juga meminta adanya sinergitas antarperangkat daerah dalam menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, setiap perangkat daerah perlu saling berkoordinasi agar penanganan persoalan tidak terhambat oleh batas kewenangan masing-masing.
Dalam audiensi tersebut, penegakan peraturan daerah juga menjadi pembahasan. DPRD meminta pemerintah daerah menindaklanjuti dugaan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk menentukan langkah terhadap perusahaan yang terbukti tidak memenuhi aturan.
Persoalan lain yang turut dibahas adalah proses seleksi Direktur Utama Perumda Tirta Giri Nata. DPRD menyoroti tahapan seleksi, termasuk rekomendasi terkait rekam jejak calon yang disebut masih dalam proses. Hasil dari tahapan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan Direktur Utama.
Sementara terkait rotasi dan mutasi jabatan, DPRD juga mempertanyakan penerapan sistem merit dan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Ia menilai penempatan aparatur sesuai dengan kompetensi dan bidang tugas menjadi hal penting untuk mendukung kinerja pemerintahan.
DPRD Kabupaten Cirebon meminta pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah terkait untuk segera menindaklanjuti hasil audiensi. Kelengkapan data dan koordinasi antarinstansi diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap berbagai persoalan yang disampaikan serta mendorong penanganan yang lebih optimal.