RADARCIREBON.TV – Presiden Prabowo Subianto merespons wacana kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang disebut-sebut bisa mencapai sekitar Rp107 juta per jemaah. Menurut Prabowo, pemerintah akan berupaya agar besaran biaya haji tidak semakin membebani masyarakat, khususnya calon jemaah haji reguler.
Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk menjaga keterjangkauan biaya haji. Ia meminta seluruh pihak terkait melakukan evaluasi terhadap berbagai komponen biaya sehingga efisiensi dapat dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia.
Prabowo juga menilai penyelenggaraan ibadah haji harus mengedepankan kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap usulan mengenai perubahan biaya perlu dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, nilai tukar rupiah, harga avtur, biaya akomodasi, hingga kebijakan pemerintah Arab Saudi.
Baca Juga:Kemenhaj Serahkan 278 Jamaah Haji Ke IPHI Kota Cirebon – VideoTangis Haru Sambut Kepulangan Jamaah Haji Majalengka – Video
Sebelumnya, muncul pembahasan mengenai potensi biaya haji yang dapat mencapai sekitar Rp107 juta. Wacana tersebut memicu perhatian publik karena nilai tersebut lebih tinggi dibanding biaya penyelenggaraan haji pada musim sebelumnya.
Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah belum tentu menerima usulan tersebut begitu saja. Ia meminta kementerian dan lembaga terkait mencari berbagai alternatif agar biaya yang ditanggung masyarakat tetap terjangkau.
Sikap tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah yang sebelumnya berhasil menurunkan biaya haji 2026 sekitar Rp2 juta dibanding tahun sebelumnya, meskipun saat itu harga avtur mengalami kenaikan. Pemerintah menyatakan penurunan biaya dilakukan melalui berbagai langkah efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah.
Selain biaya perjalanan, pemerintah juga terus melakukan pembenahan dalam aspek pelayanan, mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga perlindungan jemaah selama berada di Tanah Suci. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan sekaligus memberikan kepastian layanan bagi calon jemaah Indonesia.
Di sisi lain, pembahasan mengenai biaya haji masih akan melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait dan DPR. Besaran biaya yang nantinya ditetapkan akan mempertimbangkan hasil perhitungan terbaru serta kondisi ekonomi yang berkembang.
Pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan tersebut adalah menjaga keseimbangan antara kualitas pelayanan ibadah haji dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi biaya perjalanan. Dengan demikian, pelaksanaan ibadah haji diharapkan tetap berjalan optimal tanpa memberikan beban yang berlebihan kepada calon jemaah.