Usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau KP2B di Kabupaten Cirebon hingga Agustus dua ribu dua puluh enam, masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat. ATR BPN menyebut, usulan seluas empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh hektare telah disampaikan ke kementerian dan mendapat persetujuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau KP2B di Kabupaten Cirebon hingga Agustus dua ribu dua puluh enam, masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat. Usulan tersebut seluas empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh hektare, yang setara dengan sekitar delapan puluh tujuh koma enam persen dari lahan baku sawah.
Kemudian usulan telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan selanjutnya telah disampaikan ke kementerian untuk proses persetujuan. Namun, hingga Agustus dua ribu dua puluh enam, belum ada tindak lanjut berupa persetujuan penetapan dari pemerintah pusat.
Baca Juga:Prof. Rokhmin Dahuri Jadi Inspektur Upacara HUT RI Ke-81 DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon – VideoUpacara Kemerdekaan RW 17 Ciremai Giri Tanamkan Nilai Perjuangan Bangsa – Video
Dalam penyusunannya, ATR BPN bersama Dinas Pertanian dan instansi terkait melakukan verifikasi terhadap kondisi lahan. Lahan yang dipilih diutamakan merupakan sawah dengan produktivitas pertanian yang baik, sehingga dapat mendukung target produksi pangan daerah.
ATR BPN juga memastikan data pertanahan menjadi salah satu dasar penting dalam penetapan KP2B. Lahan yang sudah memiliki Hak Guna Bangunan, atau telah memiliki perizinan pemanfaatan ruang dan PBG, akan diverifikasi dan dipertimbangkan dalam penetapan.
Penetapan KP2B diharapkan memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang. Lahan pertanian dapat terlindungi, sementara investasi di sektor lain tetap dapat berjalan pada ruang yang sesuai peruntukannya.