Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon bersama Diskominfo, Bapperida, dan Komisi Informasi Daerah membahas pemisahan penganggaran KID dari bidang Informasi dan Komunikasi Publik, atau IKP Diskominfo. Langkah ini dilakukan untuk memperjelas dukungan anggaran sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon bersama Diskominfo, Bapperida, dan Komisi Informasi Daerah membahas pemisahan penganggaran KID dari bidang Informasi dan Komunikasi Publik, atau IKP Diskominfo.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Rohayati, mengatakan, pembahasan tersebut berkaitan dengan penataan anggaran Komisi Informasi Daerah yang selama ini berada dalam pengelolaan Diskominfo. Menurutnya, pemisahan penganggaran diperlukan karena KID memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan bidang IKP.
Baca Juga:Sembilan Hari TPSA Ciniru Masih Dilalap Api – VideoData Adminduk Rawan Bermasalah, Disdukcapil Cirebon Perketat Operator Desa – Video
Komisi I memastikan, proses seleksi anggota Komisi Informasi Daerah untuk periode berikutnya tetap berjalan pada tahun depan. Anggaran untuk proses seleksi tersebut juga akan disiapkan dalam perencanaan anggaran daerah.
Menurutnya, keberadaan KID memiliki peran penting dalam penyelesaian persoalan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Cirebon. Termasuk ketika terjadi sengketa informasi yang melibatkan pemerintah desa, perangkat daerah, maupun pihak lainnya.
Dengan pemisahan penganggaran tersebut, DPRD berharap pelaksanaan tugas Komisi Informasi Daerah dapat lebih optimal. Sekaligus memastikan fungsi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Cirebon tetap berjalan sesuai ketentuan.