Salah data, dokumen tertunda, hingga layanan adminduk yang berulang kali harus diperbaiki, masih menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat. Untuk menekan risiko tersebut, Disdukcapil Kabupaten Cirebon memperketat kompetensi dan integritas operator desa yang memiliki akses terhadap data kependudukan.
Pelayanan adminduk di tingkat desa menjadi ujung tombak, namun sekaligus menyimpan risiko. Kesalahan input, ketidaksesuaian data, hingga kendala sistem, bisa berujung pada terhambatnya berbagai layanan masyarakat.
Sebelum mendapatkan akses, pemerintah desa wajib menandatangani PKS dengan Disdukcapil. Operator kemudian mengikuti bimbingan teknis untuk memastikan penggunaan aplikasi dan pelayanan adminduk sesuai prosedur.
Baca Juga:Aldyan Belanja Masalah Melalui Reses Di Dapil 5 Kesambi – VideoManfaatkan Musibah Kebakaran, Dua Pencuri Gasak Uang Dan Emas – Video
Bimbingan lanjutan ini juga menjadi evaluasi atas masalah yang masih ditemukan di lapangan. Termasuk kendala dalam program Paduka dan penanganan persoalan adminduk masyarakat.
Disdukcapil menegaskan, kuwu sebagai atasan operator juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan pelayanan dan pengelolaan data berjalan sesuai ketentuan.