Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kota Cirebon bukan hanya menuai sorotan soal beban anggaran. Kini, pola koordinasi di lingkaran Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon juga mulai dipertanyakan, termasuk indikasi sangat terbatasnya keterlibatan wakil wali kota dalam proyek tersebut.
Terdapat dua versi berbeda mengenai keterlibatan Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida, dalam proses KPBU APJ. Sebelumnya, Farida mengaku tidak terlibat secara langsung dan menyatakan bahwa informasi terkait perkembangan proyek tersebut belum diterimanya secara utuh.
Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo. Ia menepis anggapan bahwa orang nomor dua di Kota Cirebon itu tidak dilibatkan dalam proyek APJ yang tengah menuai polemik ini. Edo secara personal mengklaim dan menegaskan bahwa Farida selalu dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, termasuk dalam pembahasan KPBU APJ.
Baca Juga:Polres Kuningan Ungkap Dua Kasus Curanmor – VideoPolres Kuningan Ungkap 12 Kasus Narkoba – Video
Perbedaan pernyataan dari dua pucuk pimpinan ini menjadi sorotan tajam publik. Pasalnya, proyek bernilai miliaran rupiah yang dinilai akan membebani APBD dalam jangka panjang tersebut justru menyisakan tanda tanya besar mengenai seberapa utuh aliran informasi yang diterima oleh Wakil Wali Kota. Apalagi, proses KPBU APJ diklaim oleh Edo sudah terus berjalan dan progresnya tengah menuju tahap uji publik.
Di sisi lain, pelaksanaan uji publik tersebut hingga kini belum digelar dan masih mengalami penundaan. Alhasil, informasi mendetail terkait kelanjutan proyek ini juga belum sampai dan dibahas secara resmi di Gedung Griya Sawala DPRD Kota Cirebon.
Situasi ini membuat perdebatan meluas. Kini, sorotan publik bukan lagi sekadar soal kapan proyek KPBU APJ akan direalisasikan, melainkan siapa saja yang mengetahui, siapa yang benar-benar dilibatkan, serta sejauh mana transparansi informasi proyek ini dibuka di lingkaran internal Pemerintah Kota Cirebon.