Berkurangnya alokasi dana desa akibat kebijakan fiskal nasional menjadi tantangan bagi pemerintah desa di Kabupaten Cirebon. Di tengah kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan yang masih tinggi, DPRD mendorong pemerintah daerah kembali melihat ruang kebijakan yang dapat memperkuat dukungan bagi desa.
Berkurangnya alokasi dana desa akibat kebijakan fiskal nasional menjadi tantangan bagi pemerintah desa di Kabupaten Cirebon. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Hasan Basori mengatakan, berkurangnya dana desa perlu menjadi perhatian karena pemerintah desa tetap dituntut menjalankan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kondisi tersebut membuat desa membutuhkan dukungan yang memadai, agar kebutuhan pembangunan di masing-masing wilayah tetap dapat diakomodasi.
Ia menyebut, Kabupaten Cirebon sebenarnya telah mengalokasikan Alokasi Dana Desa atau ADD sebesar 10 persen sesuai ketentuan. Namun, tingginya kebutuhan di desa membuat dukungan tersebut dinilai perlu diperkuat melalui kebijakan pemerintah daerah.
Baca Juga:Truk Kontainer Oleng Tabrak Truk Wing Box di Pantura – VideoTerminal Wisata Paniis Meriah Sambut HUT ke-34 Kec. Pasawahan – Video
Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kembali arah kebijakan kabupaten dengan membuka ruang yang lebih besar bagi kepentingan desa. Salah satu opsi yang dapat dikaji yakni melakukan penyesuaian terhadap Pagu Indikatif Kewilayahan atau PIK, sehingga dapat lebih mengakomodasi kebutuhan pembangunan di desa.
PIK tersebut dapat diarahkan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang di tingkat kecamatan. Dengan pola tersebut, kebutuhan pembangunan desa dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan prioritas kewilayahan.
DPRD menilai, opsi tersebut perlu dibahas dalam kerangka kebijakan dan perencanaan daerah, terutama di tengah keterbatasan ruang fiskal Kabupaten Cirebon. Penyesuaian kebijakan diharapkan dapat menjaga keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, tanpa mengabaikan kemampuan keuangan daerah.