Peran Diskominfo Kabupaten Cirebon dalam menyampaikan program pemerintah daerah disorot akademisi. Publikasi di media sosial dinilai tak cukup hanya menampilkan agenda dan aktivitas pejabat, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat serta menindaklanjuti masukan publik.
Peran Diskominfo Kabupaten Cirebon dalam mempublikasikan program pemerintah daerah menjadi sorotan dari akademisi. Meski upaya penyampaian informasi melalui media sosial dinilai sudah berjalan, efektivitas komunikasi publik dinilai perlu terus dievaluasi.
Akademisi menilai, Diskominfo tak cukup hanya mengunggah informasi kegiatan dan agenda seremonial pejabat. Lebih dari itu, Diskominfo harus mampu menjadi rujukan utama masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai program dan pembangunan daerah.
Baca Juga:Sukalila Berubah, Rencana Pembangunan Jembatan Muncul Dipertengahan Jalan – VideoDiduga Keracunan Menu MBG, Puluhan Siswa Alami Mual dan Muntah – Video
Salah satu hal yang dinilai penting adalah menindaklanjuti umpan balik masyarakat di media sosial. Komentar dan respons warga perlu dicatat, dikaji, serta dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Selain itu, Diskominfo juga didorong memperluas jangkauan informasi melalui kerja sama dengan media massa dan media daring yang terpercaya. Langkah ini penting agar penyampaian informasi pembangunan tidak hanya bergantung pada satu kanal media pemerintah.
Pengukuran keberhasilan publikasi juga perlu dilakukan, bukan sekadar dari jumlah unggahan atau tayangan. Diskominfo perlu mengetahui sejauh mana informasi dibaca, dipahami, dan menjangkau masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan data analitik digital.
Dengan evaluasi yang berkelanjutan, Diskominfo diharapkan tak hanya menjadi penyampai informasi pemerintah, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat. Sehingga program pembangunan dapat diketahui publik secara lebih luas, transparan, dan sesuai kebutuhan warga.