Kuwu Mertapada Wetan Dituntut Mundur Imbas Dugaan Penyelewengan PADes – Video

Kuwu Mertapada Wetan Dituntut Mundur Imbas Dugaan Penyelewengan PADes
0 Komentar

Tekanan terhadap Kuwu Mertapada Wetan, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, kian menguat. Warga mendesak pertanggungjawaban pengelolaan temuan PADes tahun 2024 dan 2025. Delapan tuntutan pun dilayangkan kepada BPD, mulai dari transparansi keuangan desa, hingga evaluasi kepemimpinan Kuwu dan kinerja BPD.

Ketidakpuasan warga terhadap tata kelola pemerintahan Desa Mertapada Wetan kian memuncak. Bukan hanya menuntut transparansi anggaran, warga kini mendesak pertanggungjawaban atas berbagai persoalan yang dinilai belum tuntas. Delapan tuntutan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, di antaranya membuka laporan pertanggungjawaban LKPJ 2025, rekening koran, berita acara musyawarah desa, serta salinan APBDes yang telah ditandatangani.

Ketua BPD Mertapada Wetan Suratno menyatakan, tuntutan masyarakat akan ditindaklanjuti melalui musyawarah. Suratno mengakui, pemerintah desa harus membuka informasi kekayaan desa, rencana penggunaan anggaran, hingga laporan pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Dalam pertemuan ini, masyarakat juga mencecar BPD sebagai lembaga desa yang dianggap tidak berfungsi baik, serta menuntut seluruh anggota BPD untuk bubar dan mundur karena tugas dan fungsinya tidak dijalankan sebagai kepanjangan tangan masyarakat dalam melakukan pengawasan Kuwu serta pemerintahan desa.

Baca Juga:Investasi Kabupaten Cirebon Tembus Rp4,5 Triliun – VideoAstanajapura Borong 20 Gelar & Rebut Juara Umum MTQH Ke-52 – Video

Desakan warga tak berhenti pada tuntutan transparansi administrasi. Persoalan temuan Pendapatan Asli Desa atau PADes menjadi salah satu pemicu utama ketidakpuasan terhadap Kuwu Mertapada Wetan. Aji Saputra, tokoh pemuda setempat menyebut, terdapat temuan sebesar 114 juta rupiah pada 2024 dan 230 juta rupiah pada 2025. Menurut Aji, dana PADes seharusnya masuk ke rekening desa dan menjadi hak masyarakat, namun hingga kini tidak ada pertanggungjawaban dari Kuwu terhadap pengelolaan anggaran.

Warga juga menagih komitmen yang pernah disampaikan dalam musyawarah desa 23 Oktober lalu. Yakni komitmen yang memuat konsekuensi pengunduran diri Kuwu apabila kembali ditemukan persoalan dugaan penyalahgunaan anggaran di Desa Mertapada Wetan. Meski komitmen tidak tertuang secara tertulis, warga menuntut BPD membuka berita acara musyawarah agar ada kejelasan atas kesepakatan yang telah disetujui.

Sementara, dalam pertemuan ini, emosi masyarakat memuncak karena tidak hanya Kuwu yang digugat, kinerja BPD pun menjadi sasaran ketidakpuasan masyarakat dan didesak untuk evaluasi total. BPD Mertapada juga berjanji akan membawa seluruh persoalan ke dalam musyawarah, termasuk menindaklanjuti desakan pengunduran diri Kuwu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

0 Komentar