KESAMBI – Kinerja Plt Kepala DPUPR Kota Cirebon mulai jadi sorotan berbagai kalangan, pasalnya kinerja dan tanggung jawabnya dipertanyakan. Pasalnya, anggaran pembangunan Gedung Pemuda (KNPI) sudah tersedia hingga saat ini belum ada kejelasan. Hal itu yang memancing para pemuda di Kota Cirebon meminta Plt Kadis PUPR untuk segera dicopot dari jabatannya karena kinerjanya tidak becus dan merugikan para pemuda.
“Cek saja kinerja dari Plt Kadis PUPR dan jajarannya ini seperti apa? Masa anggarannya ada untuk pembangunan Gedung Pemuda tapi tidak dilaksanakan. Tentu, kepala daerah dan DPRD harus segera melakukan evaluasi, bila perlu segera copot Plt Kadis PUPR karena mengakibatkan kegaduhan. Bila dibiarkan begini, kami bersama elemen pemuda bergerak,” ujar Ketua DPD KNPI Kota Cirebon, Jarum SE.
Harusnya, kata Jarum, kinerja dan tupoksinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 9 Tahun 2015 serta PP Nomor 18 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 50 dan 70 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 87 Tahun 2021 tentang SOTK jelas mengatur tentang tugas dan fungsi ASN sudah sangat jelas. Sehingga, kata dia, seluruh ASN harus mempedomani aturan-aturan tersebut dalam menjalankan kinerjanya.
Baca Juga:Penanganan Limbah Batu Alam Sudah Masuk RPJMD3 Perangkat Desa Gintung Ranjeng Resmi Dilantik
“Jangan mau jabatan, tunjangan dan gajinya saja, sementara kerjanya ogah-ogahan. Kan ini repot, kalau pejabat tidak menjalankan aturan dan tugasnya bisa menimbulkan kegaduhan di Kota Cirebon,” ungkapnya.
Bagaimana, kata Jarum, dengan program pembangunan lain yang bersentuhan langsung di masyarakat. Tentu, ini harus menjadi perhatian serius kepala daerah dan DPRD, serta aparat penegak hukum agar tidak terjadi pembiaran atas kinerja para kepala dinas.
“Kami meminta Plt Kadis PUPR dicopot atau pemuda bergerak.Dan kami akan evaluasi dari hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat.Dan bilamana melihat kondisi yang ada kami juga meminta audit investigasi terkait beberapa hal yang kami lihat patut di duga banyak kejanggalan dalam menggunakan uang negara. Jangan remehkan kami atas dugaan beberapa perkeliruan atas hal tersebut diatas,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi dari pihak Plt Kadis PUPR dan jajaranya. (***)