Meski demikian, publik tetap berhak mengingatkan: membangun bukan berarti memaksakan. Pembangunan yang baik lahir dari kebijakan yang jujur, berpihak, dan tidak memberatkan rakyat. Jika rakyat diminta berkontribusi lewat pajak, maka pemerintah wajib hadir dengan transparansi, komunikasi, dan akal sehat.
Kebijakan 250 persen itu bukan hanya masalah angka. Ia adalah cermin cara pemerintah memandang warganya. Apakah sebagai mitra dalam pembangunan, atau sekadar target objek penerimaan.
Hari ini, Bupati Pati mungkin merasa telah mengambil keputusan besar. Tapi bagi rakyat, ini hanya pengembalian ke titik semula. Sebuah pengakuan bahwa suara mereka masih bisa mengubah arah kapal yang nyaris karam. Dan di balik pembatalan ini, ada pelajaran pahit untuk semua pejabat daerah: jangan anggap sepi suara rakyat. Karena ketika mereka bicara, pendopo bisa berguncang.
Baca Juga:Gubernur Jateng Minta Bupati Pati Kaji Ulang Kenaikan PBB P2 250 Persen!Bupati Pati Akhirnya Minta Maaf! Usai Tantang Pendemo soal Kenaikan PBB: "Tak Ada Niat Memprovokasi"
Semoga ini jadi titik balik. Bukan hanya bagi Sudewo, tapi untuk semua yang pernah lupa bahwa kebijakan publik tak pernah bisa dibuat dari balik meja saja.