Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon mencatat jumlah Pekerja Migran Indonesia atau PMI yang bermasalah tergolong kecil. Namun di balik angka tersebut, pemerintah menyoroti rumitnya proses penanganan dan koordinasi di lapangan.
Dari lebih dari 11 ribu PMI asal Kabupaten Cirebon yang bekerja di berbagai negara penempatan, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon mencatat hanya sekitar 40 kasus PMI bermasalah. Meski jumlahnya relatif kecil, Disnaker menegaskan penanganan setiap kasus tidaklah mudah. Berbagai kendala sering dihadapi, mulai dari perbedaan aturan antar negara, hingga proses koordinasi dengan pihak terkait di luar negeri dan di dalam negeri.
Secara rasio, kasus memang kecil tapi setiap kasus PMI bermasalah memiliki tingkat kerumitan yang tinggi, terutama dalam hal koordinasi dan fasilitasi. Disnaker menyebut proses penanganan PMI bermasalah memerlukan kerja sama dengan banyak pihak mulai dari kedutaan besar kementerian terkait hingga agen penyalur tenaga kerja dan dinas terkait.
Baca Juga:Tasyakuran dan Peresmian Sekretariat KNPI Kota CirebonHUT Ke-25 Baznas Bertepatan Hari Jadi Kabupaten Cirebon Ke-544 – Video
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon menilai proses pemulangan atau penyelesaian masalah PMI relatif membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tergantung pada kondisi dan regulasi di negara penempatan. Namun, Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan setiap PMI yang bermasalah akan mendapatkan penanganan yang maksimal terlebih PMI yang berangkat secara resmi.
Sementara, koordinasi dengan berbagai pihak menjadi kunci, namun juga sering menjadi tantangan dalam penanganan PMI. Sebagai upaya pencegahan, Disnaker terus mengimbau calon PMI untuk menempuh prosedur resmi dan memastikan kelengkapan dokumen sebelum berangkat ke luar negeri, untuk meminimalisasi risiko permasalahan yang dapat terjadi saat bekerja di luar negeri.
Pemerintah berharap dengan peningkatan edukasi dan pengawasan, kasus PMI bermasalah dapat terus ditekan meski tantangan koordinasi masih menjadi pekerjaan besar.