Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon menilai besaran bantuan rumah tidak layak huni atau rutilahu saat ini sudah tidak ideal. Mahalnya harga material membuat warga miskin penerima bantuan sering kali harus mencari tambahan biaya untuk menyelesaikan pembangunan rumah.
Program bantuan rumah tidak layak huni atau rutilahu di Kabupaten Cirebon dinilai masih belum mampu menutup kebutuhan pembangunan secara menyeluruh.
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, DPKPP Kabupaten Cirebon menilai nominal bantuan yang berkisar antara tujuh belas hingga dua puluh juta rupiah per unit, sudah tidak sesuai dengan kondisi harga material saat ini.
Baca Juga:Remaja Kurung Diri di Rumah Akibat Depresi dan Putus Sekolah – VideoKejar Mimpi Bekerja Ke Jepang, 93 Pencari Kerja Ikut Seleksi Pemagangan – Video
Akibatnya, tidak sedikit warga miskin penerima manfaat yang terpaksa mencari tambahan biaya secara mandiri agar pembangunan rumah dapat diselesaikan. Kepala DPKPP Kabupaten Cirebon menilai, standarisasi nominal bantuan rutilahu perlu dikaji ulang agar pembangunan rumah layak huni bagi warga miskin bisa lebih optimal.
Meski demikian, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi besaran nominal yang sudah ditetapkan pemerintah pusat melalui kementerian perumahan dan kawasan permukiman.
Sementara, dengan harga material yang semakin mahal, DPKPP menilai penyesuaian nominal bantuan sangat penting agar program rutilahu benar-benar mampu memberikan tempat tinggal yang aman dan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pasalnya, bantuan yang saat ini masih di angka tujuh belas sampai dua puluh juta tentu berat bagi masyarakat, karena idealnya empat puluh juta rupiah agar pembangunan rumah lebih layak dan tuntas.
Selain itu, kenaikan nominal bantuan juga dinilai dapat mengurangi beban penerima manfaat yang selama ini harus menambah biaya pembangunan secara swadaya.
Pemerintah daerah berharap ke depan ada penyesuaian kebijakan dari pemerintah pusat agar program penanganan rumah tidak layak huni dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau kebutuhan riil masyarakat.