Persoalan rumah tidak layak huni masih menjadi pekerjaan besar pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Lebih dari 12 ribu rumah milik masyarakat miskin masih dalam kondisi memprihatinkan.
Rumah tidak layak huni atau rutilahu masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Cirebon, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahahan mencatat saat ini terdapat lebih dari 12 ribu rumah milik masyarakat miskin yang membutuhkan penanganan segera.
Kondisi rumah yang tidak layak huni dinilai masih menjadi ancaman bagi kesehatan dan kesejahteraan warga. Namun di tengah kondisi efisiensi dan pengetatan anggaran pemerintah, jumlah bantuan yang dapat direalisasikan pada tahun 2026 masih sangat terbatas. Pemerintah daerah hanya mampu mengalokasikan anggaran untuk 446 unit program rutilahu, dan jumlah bantuan yang sudah teralokasikan di 2026 ini dinilai belum sebanding dengan besarnya kebutuhan perbaikan rumah warga miskin.
Baca Juga:Kabupaten Cirebon Masih Krisis Kantong Parkir – VideoSulap Sampah Organik Jadi Eco Enzyme – Video
Sedangkan, dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, Pemerintah Kabupaten Cirebon hanya menargetkan penanganan sekitar delapan ribu unit rutilahu. Meski target dalam RPJMD masih belum mencukupi untuk menuntaskan seluruh rumah tidak layak huni yang telah terdata.
Sementara, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon menilai, target penuntasan rutilahu di masa kepemimpinan Bupati Imron idealnya mampu memperbaiki dua ribu unit rumah setiap tahun. Agar visi misi bupati dan wakil bupati untuk menuntaskan permasalahan keluarga miskin dan rutilahu bisa tercapai.
Pemerintah daerah pun berharap ada tambahan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pusat agar program rutilahu dapat berjalan lebih masif dan menjangkau lebih banyak masyarakat miskin. Selain untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal, program rutilahu juga diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cirebon.