Selain itu, dividen dari Badan Usaha Milik Negara kini tidak lagi disetorkan langsung ke kas negara. Dana tersebut kini dikelola oleh Danantara untuk diinvestasikan kembali, sehingga komponen penerimaan negara bukan pajak dari dividen BUMN tidak lagi menjadi penyangga langsung APBN.
Tekanan Eksternal: Geopolitik dan Pelemahan Rupiah
Kondisi APBN 2026 tidak bisa dipisahkan dari dinamika global yang sedang bergejolak. Eskalasi konflik di kawasan Teluk, khususnya antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, telah mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia. Indonesia sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak menghadapi dilema: menambah subsidi BBM berarti memperlebar defisit, sementara menaikkan harga BBM bersubsidi berisiko menaikkan inflasi dan memberatkan masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Namun para ekonom menilai kebijakan tersebut tetap menimbulkan tantangan besar dalam mengelola defisit yang terus melebar.
Baca Juga:Kritik The Economist soal Ekonomi RI Dibalas Purbaya, Defisit APBN Jadi SorotanCicilan Kopdes Kini Dibayar APBN, Negara Tanggung hingga Rp 3 M per Gerai
Pelemahan nilai tukar rupiah turut memperberat tekanan fiskal. Rupiah yang melemah meningkatkan beban pembayaran utang luar negeri dalam mata uang asing, sekaligus menekan daya beli masyarakat kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi domestik.
Performa Fiskal April 2026 Dinilai Solid
Meski sempat menuai kekhawatiran di awal tahun, performa APBN pada April 2026 dinilai menggembirakan oleh sejumlah ekonom. Kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara peningkatan belanja dan pertumbuhan penerimaan negara menjadi sinyal positif. Penerimaan pajak pada Januari 2026 saja telah mencapai Rp116,2 triliun, tumbuh 30,7 persen secara tahunan, didorong perbaikan ekonomi dan efisiensi pengumpulan pajak.
Ekonom Myrdal menyatakan posisi fiskal Indonesia pada April 2026 cukup baik bahkan sangat baik, dengan defisit yang diproyeksikan masih aman di kisaran 2,9 persen terhadap PDB hingga akhir tahun. Efisiensi anggaran melalui pengurangan perjalanan dinas kementerian dan lembaga juga diharapkan menjaga posisi fiskal pada semester kedua.
Kepercayaan Investor Tetap Terjaga
APBN 2026 kini menjadi salah satu faktor yang diperhatikan ketat oleh investor domestik dan asing. Pemerintah menegaskan komitmen menjaga defisit di bawah batas tiga persen terhadap PDB sesuai amanat undang-undang. Presiden Prabowo Subianto pun menekankan bahwa APBN harus menjadi instrumen utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, dengan target pertumbuhan di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen dalam beberapa tahun ke depan.