Tujuan Kebijakan: Berantas Praktik Curang dan Optimalisasi DevisaAirlangga menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan tata niaga ekspor dan optimalisasi devisa hasil ekspor. Setidaknya ada tiga praktik curang yang ingin diberantas melalui kebijakan ini :
- Under-invoicing (pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya)
- Transfer pricing (pengalihan harga antar perusahaan afiliasi)
- Pelarian devisa hasil ekspor ke luar negeri
“Kebijakan ini diharapkan untuk menjaga kepastian usaha, arus barang, realisasi ekspor, dan kontrak-kontrak yang telah berjalan. Diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia,” ujar Airlangga dalam konferensi pers .
Kontroversi: For Profit atau Tidak?
Menariknya, muncul dua narasi berbeda terkait orientasi PT DSI. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa PT DSI tidak mengambil keuntungan dari kebijakan ini. “Tidak mengambil keuntungan ya, saya ulangi tidak mengambil keuntungan,” ujarnya dalam jumpa pers, Jumat (29/5/2026) .
Baca Juga:Dolar AS Nyaris Rp17.800, Purbaya: Nggak Masuk Akal! Ekonomi Bagus Kok Rupiah Malah AnjlokKritik The Economist soal Ekonomi RI Dibalas Purbaya, Defisit APBN Jadi Sorotan
Fungsi PT DSI menurutnya adalah sebagai pengelola dan pengawas tata kelola ekspor komoditas strategis nasional. Tujuannya agar mekanisme perdagangan berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel .
Namun, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, sebelumnya menyatakan bahwa PT DSI merupakan persero BUMN yang berorientasi pada keuntungan (for profit). PT DSI, yang 99 persen sahamnya dimiliki oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, awalnya dirancang sebagai perusahaan yang harus menghasilkan profit melalui pengelolaan ekspor SDA .
Pemerintah Jamin Transparansi Pengelolaan DSI
Menanggapi potensi keresahan publik, Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria memberikan jaminan bahwa pengelolaan PT DSI akan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita,” kata Dony dalam keterangan pers di Wisma Danantara, Minggu (31/5/2026) .
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin pengelolaan PT DSI dilakukan serampangan karena akan menimbulkan masalah. Danantara saat ini tengah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan sistem teknologi yang akan menunjang operasional PT DSI. Proses seleksi SDM dilakukan secara ketat dan akan diumumkan pada pekan depan .