Komisi II DPRD Kota Cirebon meminta Walikota Cirebon segera menetapkan direksi definitif di seluruh BUMD. Keberadaan Plt direksi dinilai membuat perencanaan strategis dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum berjalan maksimal.
Komisi II DPRD Kota Cirebon mendesak Pemerintah Kota Cirebon untuk segera menetapkan direksi definitif pada seluruh Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Desakan ini muncul karena sejumlah BUMD hingga kini masih dipimpin oleh pelaksana tugas atau Plt direksi.
Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Muhamad Noupel, menilai proses penetapan direksi definitif sudah berlangsung terlalu lama. Menurutnya, keberadaan direksi definitif sangat penting untuk memastikan BUMD dapat menjalankan program kerja dan perencanaan strategis secara optimal.
Baca Juga:Garam Cirebon Kuasai Pasar Industri Hingga Jadi Pengawet Kulit – VideoAkses Jalan Perbatasan Daerah Di Pamengkang Rusak – Video
Sebab, BUMD memiliki peran penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, terutama di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah akibat penurunan Pendapatan Asli Daerah serta berkurangnya transfer ke daerah.
Ia menilai ruang gerak Plt yang terbatas membuat penyusunan program jangka panjang tidak berjalan maksimal. Kondisi tersebut juga berdampak pada fungsi pengawasan DPRD, khususnya Komisi II yang menjadi mitra kerja BUMD.
Selain itu, berbagai peluang kolaborasi antara DPRD dan BUMD dalam mendorong peningkatan PAD dinilai belum dapat berjalan optimal. Pasalnya, Plt hanya berwenang menjalankan program yang telah ada dan memiliki keterbatasan dalam menyusun kebijakan maupun program baru.
Komisi II berharap pemerintah kota segera mengambil keputusan terkait penetapan direksi definitif. Dengan kepemimpinan yang definitif, BUMD dapat bekerja lebih leluasa, profesional, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan pendapatan daerah Kota Cirebon.