RADARCIREBON.TV – Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) pada Rabu (22/7/2026) oleh Presiden Prabowo Subianto menandai langkah awal lembaga pendidikan baru yang digadang-gadang menjadi pusat kaderisasi pemimpin masa depan. Namun, di balik seremoni dan target mulia tersebut, berbagai kontroversi mulai bermunculan dan menjadi sorotan publik.
Mulai dari ketidaktahuan Komisi X DPR, potensi tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada, hingga isu rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Berikut rangkuman polemik yang menyelimuti kelahiran Universitas Republik Indonesia.
Komisi X DPR Tak Tahu Menahu: “Belum Pernah Dibahas”
Salah satu kontroversi paling mencolok adalah fakta bahwa pembentukan URI sama sekali tidak pernah dibahas di DPR, khususnya Komisi X yang membidangi pendidikan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengungkapkan bahwa hingga kini pimpinan dan anggota Komisi X belum pernah membahas pembentukan URI, baik dalam rapat maupun agenda resmi.
Baca Juga:Universitas Republik Indonesia: Kampus Baru Bentukan Prabowo untuk Cetak Pemimpin Masa DepanPrabowo Evaluasi Kinerja Kabinet Jelang Dua Tahun Pemerintahan, Ini 7 Arahan Penting untuk Menteri
“Kami belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya,” tegas Lalu Hadrian kepada wartawan, Kamis (23/7/2026). Ia pun meminta pemerintah untuk membuktikan nilai tambah URI di tengah banyaknya perguruan tinggi negeri dan lembaga kedinasan yang sudah ada serta menjamin tidak ada duplikasi peran. Wakil ketua komisi yang membidangi pendidikan ini menilai pemerintah wajib membuktikan bahwa URI bukan sekadar duplikasi dari lembaga yang sudah ada.
Rangkap Jabatan Gubernur: Donny Ermawan Masih Wamenhan
Kontroversi lainnya muncul terkait status Gubernur URI, Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto. Ia diketahui masih menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) usai dilantik sebagai Gubernur URI. Pertanyaan pun muncul, apakah Donny akan menerima penghasilan dobel atau gaji rangkap setelah resmi memimpin perguruan tinggi baru bentukan pemerintah tersebut.
Donny Ermawan sendiri sebelumnya merupakan salah satu ajudan Presiden Prabowo dan juga menjabat sebagai Komandan Paspampres. Rangkap jabatan ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan memunculkan pertanyaan tentang komitmen dan fokus beliau dalam mengelola lembaga pendidikan baru ini.