Maraknya konten negatif dan kekerasan di media sosial dinilai mengancam perlindungan anak. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ratnawati, mendorong aturan yang lebih ketat agar anak tidak mudah terpapar konten yang tidak sesuai usianya.
Perlindungan anak menjadi perhatian Dokter Ratnawati saat membahas peran KPID Jawa Barat dalam pengawasan penyiaran. Menurutnya, aturan penyiaran yang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, sudah tertinggal dibanding perkembangan media digital. Sebab, anak kini dapat dengan mudah mengakses berbagai konten melalui gawai, termasuk konten kekerasan.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Demokrat tersebut mendorong pemerintah segera memperkuat regulasi media digital, khususnya untuk membatasi akses anak terhadap konten negatif. Ia juga menegaskan, perlindungan anak tidak bisa hanya mengandalkan pengawasan orang tua, tetapi juga membutuhkan regulasi yang kuat.