Digitalisasi data pertanahan menjadi salah satu langkah untuk mendukung penataan aset, sekaligus memastikan kejelasan lokasi pembangunan milik pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon. Proses ini dilakukan melalui pendataan koordinat hingga penerbitan penetapan lokasi secara digital.
Pemerintah Kabupaten Cirebon terus melakukan penataan data pertanahan melalui digitalisasi, khususnya terhadap lokasi yang direncanakan untuk pembangunan fasilitas milik pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk mendukung proses administrasi pertanahan agar lebih tertata dan terdokumentasi dengan baik.
Kepala Bidang Pertanahan DPKPP Kabupaten Cirebon, Harief Purnomo, mengatakan, digitalisasi diterapkan pada rencana pembangunan berbagai fasilitas pemerintah, seperti gedung perkantoran hingga bendungan. Tahapan tersebut dimulai dengan pengambilan titik koordinat di lokasi yang direncanakan untuk pembangunan.
Baca Juga:Bobol Toko Vape Modus Matikan Listrik – VideoDua Pelaku Curanmor Asal Indramayu Ditangkap di Cirebon – Video
Setelah proses pendataan koordinat dilakukan, pihaknya menerbitkan penetapan lokasi yang kemudian didigitalisasi. Langkah ini menjadi bagian dari proses administrasi pertanahan untuk mendukung perencanaan pembangunan sekaligus menyediakan data lokasi yang lebih terstruktur.
Selain penetapan lokasi pembangunan, DPKPP juga berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kabupaten Cirebon, terutama dalam pendataan tanah milik pemerintah daerah. Koordinasi ini diperlukan untuk mendukung penataan administrasi aset tanah agar data yang dimiliki dapat terdokumentasi secara lebih baik.
Melalui digitalisasi dan koordinasi lintas perangkat daerah, pendataan pertanahan diharapkan semakin tertata, dan dapat mendukung pengelolaan aset pemerintah secara lebih optimal. Kejelasan data lokasi dan status administrasi tanah juga menjadi bagian penting dalam menunjang perencanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon.