Potensi pertambangan di Kabupaten Cirebon belum sepenuhnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, khususnya dari pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB. Kondisi ini mendorong Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon membahas legalitas aktivitas pertambangan, sekaligus mekanisme pemungutan pajak bersama Bapenda, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya.
Potensi pertambangan Kabupaten Cirebon belum sepenuhnya menyumbang pendapatan daerah, melalui pajak MBLB. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Cakra Suseno mengatakan, penerimaan pajak MBLB menunjukkan tren penurunan sejak 2021, meskipun aktivitas pertambangan masih berlangsung di sejumlah wilayah. Untuk itu, diperlukan kejelasan landasan hukum pemungutan pajak, terutama terhadap aktivitas pertambangan yang belum mengantongi izin.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi II juga meminta pandangan aparat penegak hukum guna menyamakan persepsi terkait ketentuan pemungutan pajak MBLB. Hasilnya, kegiatan pertambangan yang belum memiliki izin disepakati untuk sementara dihentikan, hingga proses perizinan ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga:Kasus Penyalahgunaan LPG Bersubsidi dan Curanmor Diungkap – VideoEffendi Edo Tegaskan Pakta Integritas Jangan Hanya Lips Servis – Video
Selain legalitas, pengaturan armada angkutan hasil tambang turut menjadi perhatian. Penggunaan kendaraan harus menyesuaikan kapasitas jalan agar tidak menimbulkan kerusakan infrastruktur, khususnya jalan lingkungan. Penggunaan armada lokal juga didorong untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Di sisi lain, Komisi II juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan agar pelaksanaannya tidak hanya berorientasi pada penerimaan pajak, tetapi juga memperhatikan ketentuan lingkungan hidup, serta dampak terhadap infrastruktur di sekitar lokasi tambang.
Komisi II berharap, penataan aktivitas pertambangan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, sekaligus meningkatkan kontribusi sektor tersebut terhadap pendapatan daerah. Koordinasi dengan pemerintah provinsi juga akan dilakukan terkait mekanisme pemungutan pajak MBLB, dan potensi bagi hasil untuk Kabupaten Cirebon.