Persoalan pembayaran pesangon 16 pensiunan PG Rajawali II, masih belum menemukan titik penyelesaian. Perbedaan dasar perhitungan antara pihak perusahaan dan para pensiunan, menjadi kendala dalam pemenuhan hak pasca-PHK tersebut.
Persoalan pembayaran pesangon 16 pensiunan PG Rajawali II, masih belum menemukan titik penyelesaian. Sekretaris PG Rajawali II, Erwin, menyatakan perusahaan telah membayarkan pesangon kepada para pensiunan sesuai ketentuan perundang-undangan dan aturan internal perusahaan. Menurutnya, pembayaran tersebut juga mengacu pada perjanjian kerja bersama atau PKB, serta surat arahan pemegang saham sebelumnya, PT Rajawali Nusantara Indonesia, terkait pembayaran pesangon sebanyak dua kali.
Erwin menjelaskan, perbedaan pandangan yang terjadi lebih berkaitan dengan dasar perhitungan nilai pesangon. Meski demikian, pihak perusahaan menegaskan kewajiban pembayaran telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga mengapresiasi para pensiunan yang memperjuangkan haknya melalui prosedur penyelesaian yang berlaku.
Baca Juga:Pelindo Cirebon Kembangkan Pelabuhan Cirebon sebagai Destinasi Wisata Berbasis Culinary, Sport, and CultureJoki Curanmor Pecah Ban Saat Kabur – Video
Sementara itu, perwakilan pensiunan PG Rajawali II, Delli, menyebut perjuangan pemenuhan kekurangan pesangon telah dilakukan sejak 2023. Saat ini, terdapat 16 pensiunan yang menjadi perwakilan dalam memperjuangkan hak tersebut. Berdasarkan anjuran Dinas Ketenagakerjaan, nilai pesangon yang dinilai masih harus dibayarkan mencapai sekitar 680 juta rupiah.
Delli menegaskan, pihak pensiunan tetap berpegang pada ketentuan perundang-undangan, dan aturan perusahaan dalam memperjuangkan haknya. Meski demikian, pihaknya terbuka terhadap kemungkinan adanya faktor pengurang dalam perhitungan pesangon, sepanjang memiliki dasar dan perhitungan yang jelas serta sesuai ketentuan.
Dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Delli menyebut perundingan bipartit antara pensiunan dan manajemen belum terlaksana. Sementara itu, pertemuan tripartit melalui Disnakertrans telah dilakukan sebanyak tiga kali, namun menurutnya perwakilan manajemen hanya hadir pada pertemuan pertama tanpa kewenangan mengambil keputusan, sedangkan pada dua pertemuan berikutnya tidak hadir.