Persoalan pembayaran pesangon terhadap 16 pensiunan PG Rajawali II, masih membutuhkan penyelesaian antara pihak perusahaan dan para mantan pekerja. Perbedaan perhitungan hak pesangon menjadi salah satu kendala, sehingga DPRD Kabupaten Cirebon mendorong pencocokan data untuk mencari titik temu.
Persoalan pembayaran pesangon terhadap 16 pensiunan PG Rajawali II, masih membutuhkan penyelesaian antara pihak perusahaan dan para mantan pekerja. Persoalan tersebut dibahas dalam audiensi Paguyuban Pensiunan PG Rajawali II bersama DPRD Kabupaten Cirebon. Wakil Ketua DPRD, Raden Hasan Basori mengatakan, dalam pertemuan tersebut, terungkap adanya perbedaan persepsi mengenai perhitungan pesangon yang dinilai belum sesuai oleh para pensiunan, sementara manajemen perusahaan menyatakan pembayaran telah dilakukan sesuai ketentuan.
Sebelumnya, para pensiunan telah menempuh upaya penyelesaian melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon. Bahkan, Disnaker telah menerbitkan surat anjuran kepada pihak perusahaan, namun hingga batas waktu sepuluh hari yang diberikan, belum ada tanggapan dari manajemen.
Baca Juga:Pelindo Cirebon Kembangkan Pelabuhan Cirebon sebagai Destinasi Wisata Berbasis Culinary, Sport, and CultureJoki Curanmor Pecah Ban Saat Kabur – Video
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam audiensi yakni mekanisme perhitungan pesangon yang berkaitan dengan dana pensiun. Dalam mekanisme perusahaan, dana pensiun yang telah dibayarkan dapat diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban pesangon. Namun, data mengenai besaran iuran dana pensiun yang telah disetorkan perusahaan belum dimiliki secara lengkap oleh pihak paguyuban.
Untuk memperjelas persoalan tersebut, DPRD mendorong keterbukaan data antara perusahaan dan para pensiunan. Kedua pihak diharapkan dapat mencocokkan data pembayaran serta memastikan dasar perhitungan hak yang seharusnya diterima, sehingga dapat menemukan kesepahaman sebelum menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial di Bandung.
Sebagai tindak lanjut, DPRD menjadwalkan pertemuan lanjutan dalam waktu satu minggu untuk membahas, dan mencocokkan data tersebut. Upaya ini diharapkan dapat membuka jalan penyelesaian melalui komunikasi dan kesepakatan bersama, sekaligus memberikan kepastian terhadap hak 16 pensiunan PG Rajawali II.