Sertifikasi halal tidak hanya bergantung pada bahan baku yang digunakan, tetapi juga mencakup seluruh tahapan produksi hingga produk sampai ke tangan konsumen. Disperdagin Kabupaten Cirebon mengingatkan pelaku usaha agar memenuhi seluruh persyaratan jaminan produk halal, sehingga sertifikasi tidak sekadar menjadi formalitas administrasi.
Sertifikasi halal menjadi salah satu aspek penting dalam memberikan jaminan keamanan dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar di pasaran. Namun, untuk mendapatkan sertifikat halal, pelaku usaha tidak cukup hanya memastikan bahan baku yang digunakan berasal dari sumber halal.
Kepala Disperdagin Kabupaten Cirebon, Suhartono, menjelaskan, terdapat lima kriteria utama yang wajib dipenuhi. Mulai dari komitmen dan kebijakan, bahan baku, proses produk halal, produk, hingga evaluasi.
Baca Juga:Investasi Kabupaten Cirebon Tembus Rp4,5 Triliun – VideoAstanajapura Borong 20 Gelar & Rebut Juara Umum MTQH Ke-52 – Video
Dalam penerapannya, pelaku usaha wajib memiliki penyelia halal yang bertugas mengawasi sistem jaminan produk halal. Selain itu, asal-usul bahan baku, penggunaan peralatan, proses pengolahan, hingga pengemasan dan pendistribusian juga menjadi bagian dari pemeriksaan.
Sementara itu, pengajuan sertifikasi halal dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu self declare bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria dengan fasilitas pembiayaan gratis, serta jalur reguler melalui pemeriksaan Lembaga Pemeriksa Halal.
Proses pengajuan dilakukan secara daring melalui sistem Sihalal milik BPJPH. Untuk jalur reguler, prosesnya dapat berlangsung sekitar tujuh hari, dengan target penyelesaian paling lama 14 hari setelah persyaratan dan administrasi terpenuhi.
Disperdagin pun mengimbau pelaku usaha agar memastikan seluruh persyaratan terpenuhi dan segera memperbaiki dokumen apabila ditemukan ketidaksesuaian. Dengan demikian, jaminan halal tidak hanya tertera pada sertifikat, tetapi benar-benar diterapkan dalam seluruh proses produksi.