Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menonaktifkan 64 pengurus, karena terlibat dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Meski demikian, pemberian surat keputusan penonaktifan dari PBNU sebagai langkah yang sangat baik, lantaran lembaga sebesar PBNU tidak seharusnya terlibat dalam ranah politik.
64 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dinonaktifkan untuk sementara waktu. Dari daftar nama-nama yang dinonaktifkan, salah satunya KH Adib Roffiudin Izza selaku pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Buntet Kabupaten Cirebon.
Penonaktifan puluhan pengurus itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) PBNU yang ditandatangani Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Rais Aam KH. Miftachul Achyar dan Katib Aam (Sekretaris Umum) Akhmad Said Asrori Sabtu lalu.
Baca Juga:APK Caleg Langgar Perda & Bikin Area Taman Jadi Semrawut Lili Eliyah Targetkan Jadi Desa Mandiri
Menanggapi hal itu, Kyai Adib yang tercatat dalam tim sukses pasangan capres-cawapres, Prabowo-Gibran sebagai anggota penasihat tim kampanye nasional (TKN) merespon positif, sekaligus memberikan dukungan penuh terhadap keputusan PBNU itu. Adib mengakui, pemberian surat keputusan dari PBNU sebagai langkah yang sangat baik karena lembaga sebesar PBNU tidak seharusnya terlibat dalam ranah politik dan keputusan tersebut mendukung netralitas lembaga.
Sementara, dalam tanggapannya, Adib menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan pbnu sebagai lembaga terbesar di dunia organisasi masyarakat (Ormas), tanpa terkontaminasi oleh kepentingan politik. Selain KH Adib, nama-nama seperti KH Musthofa Aqil Siradj, Habib Luthfi bin Yahya, sampai Khofifah Indar Parawansa juga dinonaktifkan sebagai pengurus PBNU