Diskusi politik terbuka kembali dihadirkan oleh “Indonesian Politics Research and Consulting” (IPRC) dengan tema menakar peta elektoral Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuningan 2024. Menariknya, diskusi dengan narasumber perwakilan parpol, organisasi KNPI, dan akademisi kali ini mengungkap beberapa prediksi, di antaranya kemungkinan hadirnya 3 pasangan calon di perhelatan demokrasi tersebut.
Direktur IPRC, Indra Purnama, mengungkap hingga Kamis, 4 Juli 2024, penjajakan koalisi seluruh parpol berlangsung sangat dinamis, sehingga belum ada satu pun deklarasi koalisi yang terbentuk.
IPRC juga menyoroti pergerakan parpol besar di Kuningan yang belum menentukan rekomendasi kepada siapa usungan bacabup akan dipercayakan, sehingga penyerahan surat tugas kepada lebih dari satu pendaftar bacabup menjadi tren yang dilakukan oleh pemangku keputusan penjaringan.
Baca Juga:Akses Jalan Utama Masyarakat Di Dua Desa Hancur – VideoLongsor Putus Akses Jalan Warga, 102 KK Terisolir – Video
Penurunan surat tugas kepada pendaftar bacabup dinilai menjadi bagian dari survei pengurus parpol untuk mengukur sejauh mana kemampuan bacabup untuk mampu menggaet parpol lain dalam menyusun koalisi.
Kemungkinan lain dari fenomena lambatnya pembentukan koalisi adalah kemungkinan pertimbangan partai menunggu koalisi yang lebih besar, seperti koalisi linier antara partai pengusung bakal calon Gubernur Jabar yang akan diikuti oleh kabupaten-kota. Ditegaskan oleh IPRC, kemungkinan koalisi gemuk masih terus diupayakan untuk mempersiapkan pemenangan.
Sekretaris PDIP Kuningan yang juga Ketua DPRD, Nuzul Rachdy, menjadi salah satu narasumber yang menghadiri diskusi ini. Sebagai pejabat negara, Pak Zul kembali mengingatkan pentingnya netralitas ASN, serta menerangkan konsekuensi dan etika politik bagi ASN, anggota DPRD, maupun pejabat institusi yang akan maju di Pilkada Serentak.
Awak media juga mempertanyakan perkembangan terbaru penjaringan bacabup PDIP Kuningan yang belum diumumkan ke publik. Pasca tersebarnya dokumen bacabup PDIP pekan lalu, dalam kegiatan ini Nuzul menyebut sedikit bocoran, inisial RS merupakan sosok yang akan menerima surat tugas dari DPP.
Sementara itu, dalam sesi tanya jawab, beberapa pertanyaan dilontarkan peserta undangan, di antaranya disampaikan oleh Uha Juhana, aktivis Frontal Kuningan, dan beberapa perwakilan media, mengenai keabu-abuan aturan netralitas ASN dan kriteria calon bupati ideal masih mendominasi sesi diskusi ini.