RADARCIREBON.TV – Lonjakan harga minyak dunia yang menembus angka US$100 per barel akibat konflik di kawasan Timur Tengah tidak serta-merta membuat pemerintah Indonesia mengubah kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah memastikan subsidi energi tetap berjalan hingga akhir tahun 2026 demi menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Kenaikan harga minyak global dipicu oleh eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ketegangan tersebut berdampak pada jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz, yang selama ini menjadi salah satu jalur utama pengiriman minyak dunia. Akibatnya, pasokan terganggu dan harga minyak melonjak signifikan, bahkan sempat menembus lebih dari US$100 per barel. ([detikcom][1])
Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Indonesia masih memiliki kapasitas fiskal untuk mempertahankan subsidi BBM. Pemerintah bahkan siap menanggung beban subsidi selama beberapa bulan ke depan hingga akhir tahun, tanpa harus menaikkan harga BBM bersubsidi.
Baca Juga:Harga Minyak Anjlok Tajam Usai Iran Buka Selat Hormuz, Gencatan Senjata 2 Pekan DisepakatiHarga Minyak Turun Usai Trump Umumkan Gencatan Senjata dan Selat Hormuz Dibuka
Sebagai negara net importir minyak, Indonesia memang sangat rentan terhadap fluktuasi harga energi global. Ketergantungan terhadap impor membuat setiap kenaikan harga minyak dunia berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bahkan, setiap kenaikan US$1 per barel dapat menambah beban anggaran negara hingga triliunan rupiah.
Meski demikian, pemerintah memilih tetap mempertahankan kebijakan subsidi demi menjaga stabilitas ekonomi domestik. Subsidi BBM saat ini diketahui menanggung sekitar 30 hingga 40 persen dari harga bahan bakar, dengan total anggaran mencapai lebih dari 5 persen APBN. Kebijakan ini dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari dampak langsung kenaikan harga energi.
Selain mempertahankan subsidi, pemerintah juga menyiapkan berbagai strategi untuk mengurangi tekanan akibat lonjakan harga minyak. Salah satunya adalah diversifikasi impor minyak dari berbagai negara seperti Afrika, Amerika Serikat, dan Venezuela. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari Timur Tengah yang saat ini tengah dilanda konflik.
Di sisi lain, pemerintah tetap memantau perkembangan situasi global secara ketat. Pasalnya, durasi konflik akan sangat menentukan arah kebijakan energi ke depan. Jika konflik berkepanjangan, tekanan terhadap APBN berpotensi semakin besar dan memerlukan penyesuaian kebijakan.