Meski realisasi anggaran sektor kesehatan di Kabupaten Cirebon meningkat signifikan, capaian Pendapatan Asli Daerah atau PAD justru belum memenuhi target yang ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kebijakan BPJS hingga dinamika layanan di fasilitas kesehatan.
Meski realisasi anggaran sektor kesehatan di Kabupaten Cirebon meningkat signifikan, capaian Pendapatan Asli Daerah atau PAD justru belum memenuhi target yang ditetapkan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, mengungkapkan realisasi anggaran kesehatan, tahun 2025, menunjukkan tren positif. Namun, peningkatan tersebut belum sejalan dengan capaian Pendapatan Asli Daerah yang masih di bawah target.
Laporan kinerja Dinas Kesehatan mencakup seluruh unit layanan, mulai dari 60 puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah, hingga dua rumah sakit daerah, yakni RSUD Waled dan RSUD Arjawinangun.
Baca Juga:DLH Siapkan Langkah Kolaboratif Atasi Persoalan Sampah – VideoNelayan Di PPN Kejawanan Kesulitan Dapat Bahan Bakar – Video
Secara total, anggaran sektor kesehatan di Kabupaten Cirebon mencapai lebih dari Rp1 triliun. Namun, sebagian besar anggaran tersebut berasal dari pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, Dana Alokasi Khusus, serta Bantuan Operasional Kesehatan dari pemerintah pusat. Sementara itu, alokasi dari APBD murni untuk Dinas Kesehatan hanya sekitar Rp3 miliar.
Belum tercapainya target PAD, salah satunya dipicu oleh penonaktifan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran oleh pemerintah pusat, yang berdampak pada menurunnya pendapatan layanan di puskesmas.
Dari sisi kinerja rumah sakit, RSUD Waled mencatat realisasi pendapatan hingga 93 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sebaliknya, RSUD Arjawinangun masih menghadapi kendala, di antaranya penurunan jumlah pasien dan keterbatasan tenaga dokter subspesialis.
Pemerintah daerah diharapkan dapat mencari strategi, untuk mengoptimalkan pendapatan sektor kesehatan tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.