Panitia Khusus Tiga DPRD Kabupaten Cirebon menegaskan peran strategis desa dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data desa, dan kelurahan presisi partisipatif, dengan cakupan data yang lebih rinci, hingga tingkat rumah tangga untuk mendukung kebijakan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Panitia Khusus, atau Pansus Tiga DPRD Kabupaten Cirebon menegaskan bahwa Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis Data Desa, dan Kelurahan Presisi Partisipatif, di tiap desa ke depan akan menjadi ujung tombak, dalam pengumpulan dan pengelolaan data pembangunan daerah.
Ketua Pansus Tiga, Dara Darmanto, menyatakan bahwa data yang dihimpun tidak hanya mencakup kependudukan, tetapi juga aspek sosial, pendidikan, hingga geospasial termasuk batas wilayah desa.
Baca Juga:Pelantikan Pejabat Tanpa Dihadiri Wakil Walikota – VideoLomba Parodi Musik Orkestra Dari Barang Bekas – Video
Pendataan akan dilakukan secara lebih rinci hingga tingkat rumah tangga, meliputi jumlah anggota keluarga, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, status kepesertaan BPJS, hingga kategori kesejahteraan masyarakat.
Seluruh data tersebut nantinya akan terintegrasi dalam sistem digital melalui pengembangan website data desa, dan kelurahan presisi partisipatif sebagai bagian dari program pemerintah daerah.
Dengan sistem ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih terarah, akurat, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.