Belum diserahkannya prasarana sarana dan utilitas atau PSU Perumahan Puri Cirebon Lestari, Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, menjadi persoalan yang dibahas Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon bersama warga dan pihak pengembang. Audiensi tersebut dilakukan untuk mendorong kepastian penyelesaian kewajiban pengembang, sekaligus membahas pengelolaan fasilitas lingkungan perumahan.
Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon mempertemukan warga PCL dengan pihak pengembang, DPKPP serta pihak terkait lainnya. Pembahasan diarahkan pada persoalan penyerahan PSU yang hingga kini belum tuntas, termasuk kejelasan tanggung jawab terhadap fasilitas umum, fasilitas sosial, dan jalan lingkungan.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana, menegaskan bahwa penyerahan PSU merupakan kewajiban pengembang yang harus segera diselesaikan. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh terus berlarut karena berkaitan dengan kepastian pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas yang digunakan masyarakat.
Baca Juga:Perhitungan Pesangon Pensiunan PG Rajawali II Belum Sepaham – VideoRatusan Pencari Kerja Serbu Job Fair Poliran di Kota Cirebon – Video
Dari hasil pembahasan, Komisi III menargetkan kewajiban penyerahan PSU dapat dituntaskan dalam waktu enam bulan ke depan. Ia menyebut, pihak pengembang telah menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab, dan menindaklanjuti kesepakatan yang dicapai dalam audiensi.
Ia juga menegaskan, kondisi keuangan perusahaan, termasuk apabila mengalami kesulitan usaha, tidak serta-merta menghapus kewajiban pengembang. Karena itu, komitmen penyelesaian yang telah disampaikan harus diwujudkan melalui langkah konkret.
Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon berharap, audiensi tersebut menjadi titik awal penyelesaian persoalan PCL, terutama terkait kepastian penyerahan PSU kepada pemerintah daerah. Dengan begitu, tanggung jawab pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, termasuk pemeliharaan jalan lingkungan, dapat menjadi lebih jelas dan memberikan kepastian bagi warga.