DPR Minta Kebijakan Tidak Hanya Soal Status
Lalu Hadrian juga menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya fokus pada perubahan istilah atau status administratif.
Ia meminta agar hak-hak guru tetap terlindungi, termasuk kepastian karier dan kesejahteraan.
Evaluasi Kebutuhan Guru Nasional
Ia juga mendorong pemerintah melakukan perhitungan ulang terkait kebutuhan guru di seluruh Indonesia agar kebijakan yang dibuat tidak menimbulkan ketimpangan baru.
Baca Juga:Olivia Rodrigo Rayakan Rekor Spotify di Barcelona, Gelar Konser Eksklusif hingga Kenalkan Lagu BaruHeboh Usulan Semua Guru Jadi PNS, Rekrutmen PPPK 2026 Bisa Dihentikan?
Wacana pengangkatan guru menjadi PNS kembali membuka diskusi besar tentang masa depan tenaga pendidik di Indonesia. Di tengah transisi kebijakan penghapusan guru honorer, pemerintah dituntut mencari solusi yang tidak hanya administratif, tetapi juga menjamin kepastian karier dan kesejahteraan guru secara merata di seluruh daerah.