Pemkot Cirebon bersama DPRD Kota Cirebon memperkuat sinergi dalam penanganan berbagai persoalan sosial masyarakat, khususnya rumah ambruk dan rumah tidak layak huni. Melalui pertemuan informal di Rumah Dinas Wali Kota, kedua pihak berupaya merumuskan solusi yang cepat, tepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Kota Cirebon dan DPRD Kota Cirebon menggelar pertemuan informal untuk membahas sejumlah persoalan sosial yang menjadi perhatian masyarakat. Forum yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota menjadi sarana sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan di lapangan.
Salah satu permasalahan sosial yang menjadi fokus pembahasan adalah penanganan rumah ambruk dan rumah tidak layak huni. DPRD menyampaikan berbagai aspirasi yang diterima dari masyarakat, sementara pemerintah daerah menjelaskan langkah-langkah yang dapat ditempuh sesuai regulasi yang berlaku.
Baca Juga:BK Undang DPD Dan Fraksi Nasdem Terkait Dugaan Pelanggaran Etik HSG – VideoTPA Gunung Santri Tutup, Pengelolaan Sampah Terganggu – Video
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat bahwa pemerintah harus hadir memberikan solusi bagi warga yang membutuhkan bantuan. Namun di sisi lain, pelaksanaan program tetap harus mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari.
Pemkot Cirebon menjelaskan bahwa saat ini tengah dilakukan penyempurnaan sejumlah regulasi, termasuk penyesuaian terhadap aturan terbaru terkait pengadaan dan mekanisme penyaluran bantuan. Langkah ini dilakukan agar memiliki dasar hukum yang jelas dalam menjalankan program bantuan kepada masyarakat.
Sementara itu, DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai penting agar berbagai persoalan sosial dapat ditangani secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Terkait anggaran, pemerintah memastikan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang telah dialokasikan masih tersedia dan belum digunakan untuk kegiatan lain. Ketersediaan anggaran tersebut menjadi modal pemerintah dalam merespons kebutuhan mendesak masyarakat.
Baik Pemkot maupun DPRD berharap hasil pembahasan ini dapat segera ditindaklanjuti sehingga masyarakat yang terdampak rumah ambruk maupun kondisi hunian tidak layak dapat memperoleh bantuan dan penanganan yang dibutuhkan.