Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, besarnya anggaran perumahan bagi anggota DPRD masih menuai sorotan. Meski diklaim telah mengalami penurunan, nilai anggaran tersebut tetap dianggap terlalu besar dan memunculkan kesan bahwa kepekaan terhadap beban yang dihadapi masyarakat belum sepenuhnya tercermin dalam kebijakan belanja publik.
DPRD Kota Cirebon sendiri memastikan revisi Peraturan Wali Kota nomor lima tahun dua ribu dua puluh lima sedang berproses. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah penyesuaian tunjangan perumahan yang diklaim telah diturunkan.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Harry Saputra Gani menegaskan akan tindaklanjuti rapat dengar pendapat bersama pemerintah kota dan perwakilan masyarakat, tetkait revisi Perwal 5 2025.
Baca Juga:Pemkot Dan Kantor Pajak Terus Genjot Potensi Pajak – VideoParkir Liar Sekitar Jalan Cipto Masih Ditemukan – Video
Salah satu poin yang menjadi pembahasan adalah tuntutan masyarakat agar pemerintah merevisi Peraturan Wali Kota nomor lima tahun dua ribu dua puluh lima yang mengatur hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD.
Menurut Harry, proses revisi saat ini sedang berjalan, komponen tunjangan perumahan yang menjadi sorotan publik diklaim sudah lebih dahulu disesuaikan dan nilainya telah diturunkan sekitar empat juta rupiah.
Meski demikian, DPRD menilai masih terdapat sejumlah komponen lain dalam peraturan tersebut yang memerlukan penyesuaian. Langkah revisi dinilai lebih tepat dibandingkan mencabut seluruh aturan, agar tetap memiliki dasar hukum yang jelas.
Selain itu, DPRD memastikan rapat dengar pendapat juga akan membahas polemik keputusan wali kota tentang satgas optimalisasi pajak, sekaligus mencari solusi atas berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Sementara DPRD Kota Cirebon berharap revisi Peraturan Wali Kota dapat segera diselesaikan agar memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab berbagai masukan dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.