Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya mempercepat penanganan rumah warga Kelurahan Kemantren yang tidak layak huni. Kolaborasi penanganan dilakukan diantaranya melalui CSR dan Baznas.
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan, DPKPP Kabupaten Cirebon bergerak cepat dan meninjau langsung rumah Kasiyati yang berdiri dengan dinding geribik bambu dan lantai tanah, dengan kondisi tak layak huni. Selama lima belas tahun terakhir, Kasiyati bersama suami dan anaknya bertahan hidup di hunian yang jauh dari kata layak di Kelurahan Kemantren, Kecamatan Sumber ini.
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kabupaten Cirebon, Hilman Firmansyah memastikan langkah percepatan agar pembangunan rumah Kasiyati bisa segera dilaksanakan. Salah satunya melalui opsi dengan menggalang dukungan program tanggung jawab sosial atau CSR dari para pengembang yang beroperasi di Kabupaten Cirebon.
Baca Juga:Peresmian Sekretariat IARMI Cirebon – VideoDolanan Tradisional Kembali Dikenalkan – Video
DPKPP Kabupaten Cirebon juga berkoordinasi dengan Baznas untuk mencari skema pembiayaan yang memungkinkan proses pembangunan dapat dilakukan lebih cepat. Pemerintah daerah juga menyiapkan opsi penganggaran melalui APBD perubahan tahun 2026 agar eksekusi program bedah rumah tak harus menunggu lama. Hilman menilai kolaborasi seluruh pihak sangat penting, agar masyarakat kurang mamapu yang menghuni rumah tak layak bisa langsung mendapatkan prioritas penanganan bantuan.
Sementara, rumah ini rencananya akan dibangun kembali dari awal mulai dari pondasi hingga menjadi rumah baru layak huni. Meskipun imbasnya membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar dibanding program rutilahu biasa, yang hanya mendapatkan bantuan dengan nominal sekitar dua puluh juta rupiah.
DPKPP dan Pemerintah Kabupaten Cirebon menargetkan penangan rumah Kasiyati dapat direalisasikan secepatnya melalui kolaborasi pemerintah, CSR perusahaan, dan Baznas, agar keluarga ini segera memiliki rumah baru yang layak huni.