Komisi II DPRD Kota Cirebon melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) untuk membahas progres persiapan program tahun 2026, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program sebelumnya.
Kunjungan Komisi II DPRD Kota Cirebon ke DPRKP pada Senin siang ini difokuskan pada pembahasan kesiapan program pembangunan tahun 2026. Selain mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sebelumnya, pertemuan tersebut juga membahas dampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai lebih dari Rp200 miliar.
Akibat pemotongan tersebut, sejumlah kebutuhan penting di DPRKP belum terakomodasi, mulai dari jasa konsultan perencanaan dan pengawasan, hingga honorarium koordinator pengawas dan tenaga fasilitator lapangan pada program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Baca Juga:Inhouse Training RSUD Waled Persiapan Reakreditasi 2026 – VideoBakti Sosial & Pawai Obor Majelis Al Karomah Jadi Momen Syiar Islam – Video
Hingga pertengahan tahun, program pembangunan yang bersumber dari APBD maupun pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD masih belum dapat direalisasikan. Meski demikian, proses perencanaan dipastikan tetap berjalan.
Berdasarkan penyampaian pada saat rapat dengan DPRD, DPRKP mencatat lebih dari 70 kegiatan telah dipersiapkan dan saat ini memasuki tahap penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Melalui kunjungan ini, Komisi II DPRD berharap berbagai kendala anggaran dapat segera dicarikan solusi, agar program pembangunan yang telah direncanakan dapat direalisasikan pada tahun berjalan.