DPRD Kota Cirebon akan memperketat pengawasan pelaksanaan standar operasional prosedur atau SOP di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Langkah ini dilakukan menyusul kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis yang menimpa ratusan penerima manfaat di Kota Cirebon.
Pasca kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis, pengawasan terhadap operasional seluruh SPPG di Kota Cirebon kini menjadi perhatian DPRD. Sebagai langkah pencegahan, DPRD bersama Forkopimda dan seluruh kepala SPPG telah menandatangani Pakta Integritas.
Terdapat enam poin kesepakatan yang wajib dipatuhi seluruh pengelola SPPG. Mulai dari kewajiban menggunakan bahan baku mentah dan segar yang jelas asal-usulnya, larangan menerima bahan makanan matang atau setengah matang dari supplier, hingga kewajiban melakukan seluruh proses peracikan dan pemasakan bumbu di dalam dapur SPPG.
Baca Juga:Jangan Tunggu Modal, Jadi Agregator – VideoBatalyon C Pelopor Salurkan Bantuan Air Bersih Warga Kalisapu – Video
Bahkan, SPPG yang terbukti lalai dan atau menyebabkan kejadian fatal dapat direkomendasikan untuk ditutup secara permanen. Komitmen yang disepakati dalam Pakta Integritas kini menjadi tantangan bagi Koordinator Wilayah SPPG Kota Cirebon, untuk memastikan seluruh kesepakatan tidak hanya berhenti pada penandatanganan dokumen.
Jajaran Korwil SPPG Kota Cirebon mengklaim telah melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap hari, dengan kunjungan minimal satu SPPG setiap hari. Dan saat ini, terdapat 48 SPPG yang beroperasi di Kota Cirebon, dengan cakupan penerima manfaat mencapai sekitar 121 ribu orang.
Sementara, operasional SPPG Kalijaga Lima yang berkaitan dengan kasus dugaan keracunan masih berstatus suspend. DPRD menekankan, penerapan enam poin Pakta Integritas disertai pengawasan yang konsisten bisa menjamin keamanan pangan, sekaligus mencegah terulangnya kasus serupa dalam pelaksanaan program MBG.