Kasus dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Cirebon, memicu aksi unjuk rasa mahasiswa di Gedung DPRD Kota Cirebon. Aksi ini menjadi sorotan di tengah bertambahnya jumlah korban, yang mengalami gangguan kesehatan usai menyantap menu MBG.
Kasus dugaan keracunan MBG di Kota Cirebon kini tak hanya menjadi persoalan kesehatan, tetapi juga memicu desakan publik terhadap pengawasan dan tanggung jawab penyelenggara program. Mahasiswa melaksanakan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Cirebon, dengan menyoroti insiden yang berdampak terhadap ratusan penerima manfaat MBG.
Sebelumnya, siswa dari sejumlah sekolah di wilayah Kalijaga, Kecamatan Haramukti, mengalami keluhan mual, muntah hingga diare usai menyantap makanan MBG. Hingga Kamis dua puluh dua Oktober, jumlah korban dilaporkan terus bertambah, bahkan data terbaru Dinas Kesehatan menyebut jumlah terdampak nyaris mencapai lima ratus orang.
Baca Juga:IGD RS Siloam Membludak, Pasien Keracunan MBG Dirujuk ke RS Lain – VideoKorban Keracunan MBG Terus Berdatangan ke Rumah Sakit – Video
Aksi mahasiswa ini menambah panjang daftar desakan agar pelaksanaan program MBG dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari proses pengolahan makanan, pengawasan keamanan pangan, hingga pertanggungjawaban terhadap para korban.
Sementara, koordinator aksi menyebut, ada empat tuntutan yang disuarakan dalam aksi ini. Mulai dari evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan, penetapan status bencana nasional, hingga penindakan mafia pembakaran hutan.
Mahasiswa juga menuntut pertanggungjawaban pihak SPPG dalam kasus dugaan keracunan MBG, serta meminta pemerintah memastikan distribusi dan ketersediaan stok BBM di Cirebon. Sorotan terhadap kasus MBG secara khusus disampaikan Bagas, yang menilai penanganan kasus tak boleh berhenti pada sanksi administratif atau pemberian kompensasi kepada korban.
Mahasiswa mendesak aparat penegak hukum mengusut penyebab keracunan, termasuk menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas insiden yang menimpa para siswa di wilayah Kalijaga. Standar operasional prosedur dan kualifikasi ahli gizi di SPPG, proses rekrutmen dan pengawasan juda didesak untuk dievaluasi agar kejadian serupa tak terulang.