RADARCIREBON.TV – Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kembali membayangi sektor manufaktur di Indonesia. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah tingginya harga gas industri yang dinilai turut membebani dunia usaha dan berpotensi berdampak pada keberlangsungan lapangan kerja.
Kondisi tersebut menjadi pembahasan dalam pertemuan antara pemerintah dan serikat buruh. Pemerintah pun disebut telah menyiapkan mekanisme koordinasi lintas kementerian guna mempercepat penanganan persoalan ketenagakerjaan yang tengah berkembang.
Ancaman PHK di Sektor Manufaktur Jadi Perhatian
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengatakan pertemuan yang berlangsung pada Jumat (26/6/2026) berjalan efektif karena membahas persoalan yang saat ini paling dirasakan para pekerja di sektor manufaktur.
Baca Juga:‎DPRD Dan Buruh Bahas Penerapan Pajak Makan Minum – VideoPemerintah Dorong Kesejahteraan Pekerja Di Momen Hari Buruh – Video
Menurutnya, konfederasi yang dipimpinnya menjadi salah satu pihak yang paling terdampak oleh kondisi tersebut.
Puluhan Ribu Pekerja Terancam Kehilangan Pekerjaan
Andi Gani mengungkapkan bahwa sekitar 55 ribu pekerja kini berada dalam ancaman PHK. Bahkan, ia menyebut salah satu perusahaan, PT Granitog, telah menghentikan operasionalnya.
Kondisi itu menjadi alasan mengapa pemerintah dan organisasi buruh dinilai perlu segera mengambil langkah konkret agar gelombang PHK tidak semakin meluas.
Koordinasi Lintas Kementerian Dianggap Perlu Dipercepat
Komunikasi Antarlembaga Diharapkan Lebih Efektif
Dalam pertemuan tersebut juga disepakati mekanisme komunikasi yang lebih terintegrasi antara pemerintah dan organisasi buruh.
Menurut Andi Gani, penunjukan mekanisme koordinasi lintas kementerian merupakan hasil kesepakatan para pimpinan organisasi buruh agar proses komunikasi dan pengambilan keputusan dapat berlangsung lebih cepat serta efektif.
Dengan koordinasi yang lebih baik, diharapkan berbagai persoalan yang dihadapi sektor industri dapat segera memperoleh solusi.
Buruh Menunggu Keputusan Soal Gas Industri dan RKAB
Andi Gani berharap pemerintah segera menetapkan kebijakan yang mampu mengurangi risiko PHK dalam waktu dekat.
Baca Juga:Jokowi Tiba di Lampung, Jalani Safari Politik Selama Tiga Hari ke Lima DaerahCara Cek Status Desil Bansos 2026 Secara Online, Gunakan NIK KTP Lewat Situs dan Aplikasi
Ia menyampaikan bahwa para pekerja saat ini menantikan hasil pembahasan pemerintah, terutama terkait kebijakan mengenai gas industri dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Menurutnya, pemerintah berupaya mencari jalan tengah yang dapat mengakomodasi kepentingan pekerja maupun pelaku usaha sehingga tercipta solusi yang saling menguntungkan.