Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, mengisi kegiatan reses di Kota Cirebon dengan meninjau sejumlah kelompok pembudi daya ikan (pokdakan) penerima bantuan benih. Selain berdialog langsung dengan masyarakat, ia juga menyerap berbagai masukan penting terkait evaluasi dan pengembangan sektor perikanan budi daya lokal.
Dalam peninjauan tersebut, Rokhmin mengunjungi enam pokdakan yang tersebar di beberapa titik. Lokasi pertama adalah Pokdakan Lasaba Jaya di Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, sebagai penerima bantuan benih ikan nila. Kunjungan dilanjutkan ke Pokdakan Makmur Sejahtera di Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan (penerima benih ikan lele), Pokdakan Berkah Bahari di Kelurahan Cangkol, Kecamatan Lemahwungkuk (penerima benih ikan lele), serta Pokdakan Putra Bahari di Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Harjamukti (penerima benih ikan bandeng). Terakhir, ia meninjau dua kelompok di Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, yakni Pokdakan Mina Tugu Dalam (penerima benih ikan lele) dan Pokdakan Tugu Bersinar (penerima benih ikan nila).
Dalam keterangannya, Rokhmin menyebutkan bahwa kegiatan turun ke lapangan ini merupakan bagian dari upaya nyata untuk menepati komitmen politiknya saat kampanye, yaitu dengan terus hadir secara berkala demi menyerap aspirasi konstituen di daerah pilihannya (dapil).
Baca Juga:Tradisi Jamasan Pusaka di Padepokan Jejer Djati – VideoPeluang Investasi Emas di Tengah Tantangan Ekonomi – Video
Rokhmin menilai stimulus berupa bantuan pemerintah ini harus menjadi pemicu utama agar kelompok pembudi daya ikan dapat mengembangkan skala usaha mereka secara mandiri ke depan. Namun, ia juga mencatat sejumlah keluhan dari para peternak ikan di lapangan, di antaranya terkait ukuran benih bantuan yang dinilai masih terlalu kecil sehingga rentan mati, serta kuantitas bantuan yang dirasa belum memenuhi kebutuhan riil kelompok.
Menurut Rokhmin, seluruh temuan dan evaluasi dari para pembudi daya ini akan segera dibawa dan disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama kementerian terkait. Hal tersebut dinilai penting sebagai bahan rujukan dan evaluasi total agar program bantuan serupa di masa mendatang dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.