Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cirebon menyoroti temuan terkait proyek sambungan pipa PDAM Tirta Jati di Kawasan Industri Cirebon Timur. HMI menilai masih terdapat kejanggalan dalam penjelasan yang diberikan pihak PDAM, serta mendesak adanya kepastian kepemimpinan definitif di perusahaan daerah tersebut.
Ketua Umum HMI Cabang Cirebon, Muh. Akramul Farhan, menilai penjelasan manajemen PDAM yang menyebut proses administrasi belum selesai, sangat tidak selaras dengan kondisi rill di lapangan. Menurutnya, pipa transmisi berukuran besar justru sudah terpasang rapi di kawasan industri tersebut meskipun dokumen administrasinya diklaim belum rampung.
Menurut Farhan, kondisi kontradiktif ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan kecurigaan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, HMI mendorong agar jajaran direksi PDAM maupun komisi terkait di DPRD Kabupaten Cirebon memberikan penjelasan secara terbuka guna menghindari munculnya berbagai spekulasi negatif yang liar.
Baca Juga:KPU Kabupaten Cirebon Tetapkan 1,84 Juta Data Pemilih – VideoBPP Susukan Melakukan Pengendali Hama Pertanian – Video
Sebagai langkah konkret, HMI mengungkapkan bahwa pihaknya telah resmi mengajukan surat permohonan audiensi kepada DPRD Kabupaten Cirebon sejak tanggal 23 Juni 2026 lalu. Namun hingga hari ini, 2 Juli 2026, mereka mengaku belum menerima balasan atau kejelasan terkait jadwal pertemuan tersebut.
Farhan menyayangkan lambatnya respons dari pihak legislatif. Ia menilai keterlambatan tanggapan ini dapat mengikis tingkat kepercayaan publik (public trust) terhadap keseriusan pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal aset publik. Ia berharap proses dialog interaktif dapat segera dilaksanakan agar persoalan ini menjadi terang benderang.
Selain menyoroti karut-marut persoalan sambungan pipa, HMI juga mendesak Pemerintah Kabupaten Cirebon selaku pemilik modal untuk segera menetapkan direktur utama atau pimpinan definitif di tubuh PDAM Tirta Jati. HMI menegaskan bahwa kepastian kepemimpinan yang sah sangat diperlukan agar arah kebijakan, program kerja, serta optimalisasi kinerja pelayanan perusahaan plat merah tersebut dapat berjalan secara efektif dan akuntabel.