Seorang warga Kota Cirebon penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dilaporkan hilang sejak sebelum bulan Ramadan, ditemukan meninggal dunia di Semarang, Jawa Tengah. Proses pemulangan jenazah tersebut diwarnai keluhan dari pihak pengurus RW dan keluarga, yang menilai minimnya empati serta pendampingan dari instansi terkait.
Korban diketahui bernama Agung Sanjaya Putra (27), warga RT 06/RW 02, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Berdasarkan keterangan pihak keluarga, korban telah meninggalkan rumah sejak sebelum bulan suci Ramadan dan sempat terlihat sekilas di wilayah Gebang, Kabupaten Cirebon, sebelum akhirnya ditemukan tak bernyawa di wilayah Semarang.
Identitas korban akhirnya berhasil terungkap setelah tim identifikasi kepolisian melakukan pemindaian sidik jari (fingerprint). Meski telah mengalami gangguan jiwa sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), data kependudukan korban tetap terdeteksi secara akurat karena ia diketahui pernah melakukan perekaman KTP Elektronik (e-KTP).
Baca Juga:KPU Kabupaten Cirebon Tetapkan 1,84 Juta Data Pemilih – VideoBPP Susukan Melakukan Pengendali Hama Pertanian – Video
Sikap pasif pemerintah daerah dalam proses pemulangan jenazah menjadi sorotan tajam pengurus RW setempat. Menurut keterangan ketua RW, pihaknya telah bergerak cepat meminta bantuan fasilitasi kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cirebon. Namun, Dinsos menyatakan tidak dapat memberikan bantuan finansial dengan alasan ketiadaan pos anggaran, lalu menyarankan pihak RW untuk mengajukan bantuan ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Cirebon.
Mirisnya, bantuan dana stimulan dari Baznas hanya mampu mencakup biaya rumah sakit dan sewa mobil ambulans. Sementara itu, kebutuhan darurat lainnya seperti pembelian peti jenazah terpaksa ditanggung melalui hasil urunan sukarela warga sekitar. Pengurus RW menyayangkan sikap jajaran Dinsos yang dinilai sama sekali tidak turun tangan atau mendampingi pihak keluarga selama proses pemulangan jenazah dari Semarang berlangsung.
Dipicu kekecewaan tersebut, perwakilan Forum Ketua RW setempat langsung mendatangi Kantor Dinsos Kota Cirebon untuk meminta klarifikasi. Namun dalam pertemuan tersebut, pihak RW maupun keluarga merasa sangat tidak puas dengan jawaban normatif yang disampaikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos secara daring melalui aplikasi Zoom.
Atas insiden ini, pengurus RW mendesak adanya evaluasi total terhadap sistem penanganan dan prosedur operasional penanggulangan warga terlantar, khususnya kelompok ODGJ. Mereka berharap ke depan Pemerintah Kota Cirebon dapat memberikan respons yang lebih cepat, pendampingan lapangan yang maksimal, serta menjamin perlindungan kemanusiaan bagi warga prasejahtera, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia.