“Kalau pemerintah menggunakan pendekatan sejarah sebagai dasar kebijakan, maka daerah-daerah lain yang memiliki sejarah berbeda juga bisa mengajukan argumentasi yang sama. Ini harus dipertimbangkan secara matang agar tidak menjadi preseden yang memicu fragmentasi wilayah,” jelasnya.
Rizky menegaskan, masyarakat saat ini lebih membutuhkan solusi atas persoalan ekonomi dibandingkan perdebatan mengenai perubahan nama daerah.
“Hari ini masyarakat menghadapi tekanan ekonomi. Nilai tukar dolar meningkat, harga BBM mengalami kenaikan, harga kebutuhan pokok juga terus menunjukkan tren naik. Pemerintah semestinya memusatkan energi pada penguatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan menjaga daya beli masyarakat.”
Baca Juga:Kebangkitan Identitas Jawa Barat: Langkah Berani Mengganti Nama Provinsi Menjadi Tatar SundaMuncul Usulan Perubahan Nama Provinsi Tatar Sunda
Menurutnya, kepemimpinan akan lebih dikenang apabila mampu menghadirkan kesejahteraan dibandingkan sekadar melahirkan kebijakan simbolik. kebijakan yang lebih menonjolkan nilai simbol, identitas, atau pesan politik daripada memberikan dampak langsung terhadap penyelesaian persoalan masyarakat.
“Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menyatukan keberagaman, mendengar aspirasi seluruh kelompok masyarakat, serta menghadirkan solusi atas persoalan nyata yang dihadapi rakyat. Itulah tantangan Jawa Barat hari ini dan masa depan,” pungkas Rizky.