Warga Desa Kepuh Kecamatan Palimanan kembali menyegel akses menuju Tempat Pemrosesan Akhir Sampah atau TPAS Gunung Santri. Aksi ini dilakukan karena Pemerintah Kabupaten Cirebon dinilai belum merealisasikan kesepakatan yang telah ditandatangani bersama warga dan pemerintah desa, khususnya terkait pengaktifan BPJS PBI bagi masyarakat terdampak.
Aksi penyegelan dilakukan warga pada Jumat siang setelah menilai salah satu poin penting dalam kesepakatan bersama belum juga dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon. Warga menyoroti pasal lima dalam memorandum of understanding atau MoU yang mewajibkan pemerintah memberikan akses khusus pelayanan kesehatan melalui pengaktifan BPJS PBI APBD atau jaminan kesehatan lainnya bagi masyarakat Desa Kepuh.
Menurut warga, kesepakatan tersebut menjadi dasar dibukanya kembali akses TPAS Gunung Santri setelah kontrak pengelolaan berakhir. Namun hingga dua bulan berlalu, realisasi yang dijanjikan belum terwujud.
Baca Juga:Usulan Penambahan Anggaran Jamkesda Masih Dibahas – VideoDLH Kabupaten Cirebon Lakukan Pengurasan Sampah TPS Pasar Batik Trusmi – Video
Kondisi ini menjadi semakin mendesak setelah muncul kasus seorang bayi prematur warga Desa Kepuh yang masih menjalani perawatan di rumah sakit namun terkendala karena kepesertaan BPJS PBI belum aktif. Warga menilai janji akses khusus kesehatan seharusnya dapat direalisasikan tanpa terhalang alasan sistem maupun aturan.
Pemerintah Desa Kepuh turut mendukung tuntutan masyarakat. Pihak desa menegaskan bahwa persoalan kesehatan menjadi masalah paling mendesak yang dihadapi warga terdampak TPAS, selain kerusakan infrastruktur jalan yang hingga kini belum tertangani secara menyeluruh.
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Cirebon segera menepati kesepakatan yang telah ditandatangani agar hak pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak TPAS Gunung Santri dapat dipenuhi dan konflik yang terjadi tidak berlarut-larut.