Dugaan perundungan terhadap seorang siswa SD Santa Maria Cirebon, menjadi perhatian orang tua dan kuasa hukum. Namun alih-alih langsung membawa persoalan ke ranah hukum, kuasa hukum keluarga memilih membuka ruang dialog dengan pihak sekolah.
Dugaan perundungan terhadap seorang siswa SD Santa Maria Kota Cirebon, menjadi perhatian orang tua dan kuasa hukum. Kuasa hukum dan keluarga korban hingga kini masih membuka ruang dialog dengan pihak sekolah, untuk menyelesaikan perkara dugaan bully dilingkungan sekolah Santa Maria.
Orang tua korban mengaku mendapat cerita dari anak terkait dugaan perundungan yang terjadi pada Jumat 24 Juli 2026 lalu. Korban disebut mengalami ejekan dari sejumlah siswa, sepatunya dijadikan bahan permainan, ajakan bermain “boxing” yang berujung pada tindakan fisik secara bergantian oleh rekan kelas korban.
Baca Juga:Lomba Rakyat, HUT Ke-25 Partai Demokrat Di Kuningan – VideoMeriahkan Kemerdekaan HUT RI Ke 81 Dengan Cara Unik – Video
Korban menjalani pemeriksaan medis hingga psikologis, karena munjul sejumlah keluhan, mulai dari pusing, lemas, nyeri pada bagian leher, hingga keluhan pada bagian alat kelamin.
Furqon kuasa hukum keluarga korban juga sempat bertemu pihak sekolah, guna membahas dugaan kejadian sekaligus menjembatani komunikasi kedua pihak untuk duduk bersama, dan belum melangkah ke jalur hukum. Namun, dalam pertemuan dengan pihak sekolah belum ada kesimpulan akhir bahwa dugaan perundungan benar-benar terjadi.
Sementara, Furqon sebagai kuasa hukum juga masih merunut fakta dari berbagai sisi. Salah satu persoalan yang turut dipertanyakan keluarga korban adalah hilangnya keberadaan rekaman CCTV di lokasi yang diduga menjadi tempat kejadian, yang oleh pihak sekolah diklaim rusak dan dalam perbaikan.
Kuasa hukum menilai, persoalan komunikasi menjadi salah satu hal yang perlu dibenahi, karena komunikasi yang belum berjalan baik dan membuat kedua pihak memiliki persepsi berbeda.
Kondisi korban sendiri, saat ini masih dalam pemantauan tim ahli, termasuk dokter spesialis anak dan psikolog.
Dilain sisi, penyelesaian secara dialogis dipilih agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Kuasa hukum menegaskan, yang diutamakan adalah keselamatan dan kepentingan terbaik bagi anak, serta mencegah kejadian serupa menjadi preseden buruk di kemudian hari.