Pemerintah berencana memperketat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon jemaah. Kemenhaj juga menyoroti persoalan biaya pemeriksaan kesehatan yang perlu mendapat perhatian. Pemerintah berupaya menyeragamkan biaya pemeriksaan di seluruh Indonesia agar calon jemaah mendapatkan kepastian biaya dan tidak terbebani oleh perbedaan tarif yang terlalu besar antarwilayah.
Aspek lain yang menjadi perhatian Kemenhaj adalah kualitas petugas haji daerah. Irfan berharap proses seleksi petugas haji daerah dilaksanakan secara ketat dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kemampuan calon petugas. Petugas yang terpilih diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional, memahami kebutuhan jemaah, serta memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan pendampingan selama menjalankan ibadah.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, kerja sama lintas kementerian tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah. Menurut Tito, pembenahan penyelenggaraan haji tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas layanan, tetapi juga pada upaya menekan biaya dan memperpendek masa antrean keberangkatan. “Koordinasi antarkementerian diharapkan dapat membantu menyelaraskan kebijakan dan data yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ibadah haji,” ucapnya.
Baca Juga:DPRD Kabupaten Cirebon Konsultasi ke Kemendagri Soal Seleksi Perumda Tirta Jati – VideoBupati Majalengka Sambut Rencana Masuknya Kemenhan dan PTDI ke Kawasan Kertajati
Melalui berbagai upaya tersebut, pemerintah berharap penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia semakin tertib, transparan, dan efisien. Masyarakat pun diharapkan memperoleh kepastian pelayanan sesuai ketentuan, sementara potensi penyalahgunaan antrean dapat dicegah sejak proses verifikasi data calon jemaah.