RADARCIREBON.TV – Juru Bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden, apabila benar terjadi, menjadi bukti bahwa tekanan konstitusional melalui DPR berjalan efektif. Menurut Guntur, hal itu sekaligus menunjukkan perjuangan sejumlah anggota DPR melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) tidak sia-sia.
HMP Tidak Sia-sia
“HMP tidak sia-sia. Justru sebaliknya. Kalau benar Gibran mundur, itu menunjukkan tekanan konstitusional dari DPR bekerja. Padahal kemarin masih sesumbar mau ‘fight’,” kata Guntur kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Meski demikian, Guntur meminta publik menunggu kepastian resmi. Hingga kini, kabar tersebut baru dibenarkan oleh Budi Arie. Belum ada pernyataan resmi dari Istana maupun Gibran sendiri.
Baca Juga:Gibran Diisukan Mundur, Puan Maharani: Jangan Berandai-andaiGenteng Jatiwangi Kebanjiran Pesanan, Pemerintah Siapkan Tambahan 3 Juta Keping pada 2027
MPR Harus Segera Isi Kekosongan Wapres
Apabila Gibran benar mengundurkan diri, Guntur mengingatkan MPR harus segera mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden paling lambat 60 hari sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Pemilihan pengganti harus dilakukan dari dua calon yang diusulkan Presiden secara transparan dan sesuai konstitusi.
Guntur menekankan pengunduran diri tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang sebelumnya mencuat. Putusan Mahkamah Agung terkait suket ijazah tetap berdiri. Karena itu, proses hukum pidana tetap perlu berjalan meski proses politik di DPR dan MPR telah berakhir. “Kalau pun proses politik selesai di DPR-MPR, proses pidananya harus tetap jalan,” tegasnya.
PDI Perjuangan, kata Guntur, menghormati keputusan pribadi Gibran apabila benar memilih mundur. Namun, pengisian jabatan Wakil Presiden tidak boleh kembali dilakukan dengan cara yang menyimpang dari konstitusi. “Yang kami perjuangkan sejak awal bukan soal orangnya, tapi tegaknya konstitusi. Kalau hasilnya Gibran mundur, konstitusi tetap menang,” pungkasnya.
Pengunduran diri Gibran menjadi momen penting bagi bangsa Indonesia. MPR diharapkan dapat menjalankan proses pencarian pengganti Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan konstitusi. RADARCIREBON.TV akan terus memantau perkembangan isu ini dan menyajikan informasi terbaru untuk Anda.