RADARCIREBON.TV – Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin memanas setelah muncul dorongan penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR RI. Sejumlah partai politik mulai menyuarakan sikap terkait persoalan tersebut. Terbaru, Partai Gerindra menegaskan tidak membatasi kebebasan anggotanya untuk menyampaikan pendapat.
Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, mengatakan hingga saat ini belum ada instruksi khusus dari Fraksi Gerindra, baik untuk memerintahkan maupun melarang anggota fraksi berbicara mengenai polemik ijazah Gibran. Pernyataan tersebut disampaikan Kamrussamad saat ditemui wartawan menjelang mengikuti rapat Sidang Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Sejauh ini dari Fraksi Gerindra belum ada perintah untuk melaksanakan dan juga belum ada perintah untuk melarang terhadap setiap anggota,” kata Kamrussamad.
Baca Juga:Demo 2 Tahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa Bawa 5 Tuntutan soal Ekonomi hingga KorupsiGugatan Denny Indrayana CS Tak Diterima MK, Kubu Gibran: Case Closed!
Menurutnya, setiap anggota DPR, termasuk yang berasal dari Fraksi Gerindra, memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang mengatur hak serta kewenangan anggota legislatif dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, Gerindra memberikan ruang kepada masing-masing anggota untuk menentukan sikap terhadap isu yang tengah menjadi perhatian publik tersebut.
Hormati Aspirasi Lintas Fraksi
Kamrussamad juga menanggapi semakin kuatnya wacana penggunaan hak menyatakan pendapat atau HMP di DPR untuk menindaklanjuti persoalan ijazah Gibran. Wacana tersebut sebelumnya disuarakan oleh PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kedua partai menilai DPR memiliki mekanisme konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan yang berkembang terkait Wakil Presiden tersebut.
Menanggapi hal itu, Kamrussamad menyebut Gerindra akan menghormati setiap aspirasi yang muncul dari lintas fraksi selama tetap sesuai dengan ketentuan konstitusi dan Undang-Undang MD3. “Saya kira Fraksi Gerindra akan menghormati setiap aspirasi yang berkembang dari lintas fraksi, sepanjang sesuai amandemen Undang-Undang MD3, apakah menggunakan hak menyatakan pendapat ataupun juga menggunakan hak angket atau usulan lain yang dipandang perlu,” lanjutnya.
Menurut Kamrussamad, polemik ijazah Gibran perlu mendapatkan penyelesaian agar tidak terus berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat. Ia berharap semua pihak dapat menempuh jalur yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.