Persoalan ketenagakerjaan di Kabupaten Cirebon kembali menjadi perhatian, terutama terkait dampak kebijakan outsourcing yang dinilai memicu ketidakpastian bagi para pekerja. Kondisi ini mendorong DPRD Kabupaten Cirebon untuk memperkuat pengawasan, serta mendorong adanya perlindungan yang lebih optimal bagi tenaga kerja.
Persoalan ketenagakerjaan di Kabupaten Cirebon kembali menjadi perhatian, terutama terkait dampak kebijakan outsourcing yang dinilai memicu ketidakpastian bagi para pekerja. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Nurholis, menegaskan bahwa aspek regulasi menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam sektor ketenagakerjaan.
Menurutnya, meski aturan ketenagakerjaan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, dampaknya sangat dirasakan di tingkat daerah. Ia mengungkapkan, kebijakan outsourcing di sejumlah wilayah Kabupaten Cirebon menimbulkan ketidakpastian kerja, serta dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada buruh.
Baca Juga:Kabupaten Cirebon Perkuat Iklim Investasi – VideoUpaya Kepatuhan Pajak Untuk Tingkatkan PAD – Video
Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama agar tidak merugikan tenaga kerja. Sebagai bentuk pengawasan dan keberpihakan, DPRD Kabupaten Cirebon terus berupaya memfasilitasi para pekerja.
Langkah tersebut dilakukan dengan mendorong adanya jaminan pekerjaan, keselamatan kerja, serta peningkatan kesejahteraan yang dapat diadvokasi secara maksimal. Dengan upaya tersebut, perlindungan terhadap tenaga kerja di Kabupaten Cirebon diharapkan semakin kuat, dan mampu memberikan kepastian bagi para buruh di tengah dinamika dunia kerja.